A. MEMILIH PELUANG BISNIS DAN

JENIS BIDANG USAHA

Sebelum memulai berbisnis, perhatikan situasi lingkungan secara cermat. Lakukan pengamatan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

(1) Apakah ada peluang usaha seperti yang diinginkan?

(2) Apakah lika-liku bisnis yang akan dilakukan telah diketahui benar, baik cara memulainya, membuat, menjual, menyimpan, sampai cara mendapatkan modal usaha?

(3) Adakah pesaing dan calon pesaing di lapangan bisnis itu, dan sejauh mana para pesaing itu telah dikenali?

(4) Seberapa besarkah pasar yang hendak digarap?

(5) Bila bisnis yang akan dikerjakan memerlukan pemasok, sudahkah diketahui benar siapa yang bakal menjadi supplier , dan apakah ada supplier potensial lainnya?

(6) Bila bisnis itu berupa barang, sudahkah diketahui teknik pembuatan barang yang dimaksud?

(7) Seberapa banyak modal sudah di tangan atau bagaimana pula bila memerlukan pinjaman untuk penambahan modal?

(8) Bagaimana cara mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan?

(9) Apakah sudah dapat ditemukan dan ditentukan lokasi usahanya?

(10) Apakah sudah dimengerti seluk beluk peralatan yang diperlukan?

(11) Apakah sudah diketahui segala peraturan dan ketentuan yang menyangkut bidang usaha, seperti undang-undang gangguan, ijin usaha, pajak, kutipan resmi, kebersihan, tatakota dan sebagainya?

Daftar pertanyaan di atas – yang dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan sifat usaha yang diinginkan – sangat membantu identifikasi peluang bisnis.

Sumber Data dalam identifikasi peluang bisnis.

Contoh Hasil Identifikasi Peluang Bisnis

Inti dari daftar pertanyaan itu adalah bahwa situasi lingkungan usaha harus diperhatikan dengan seksama sebelum memutuskan jenis usaha apa yang akan dikerjakan.

Selanjutnya, setelah diketahui situasi lingkungan melalui daftar pertanyaan di atas, selanjutnya dapat dilakukan analisa terhadap kekuatan dan sekaligus kelemahan diri sendiri dengan melakukan identifikasi terhadap apa yang diketahui, dikuasai, dan dimiliki sebagai situasi internal pendukung pada saat akan dilakukan pengambilan keputusan dan pemilihan bidang usaha yang diinginkan.

Agar diperoleh hasil pengamatan situasi internal dan eksternal secara tepat, matriks analisis kualitatif peluang bisnis di atas dapat dijadikan media dalam melakukan analisa hasil pengamatan lingkungan internal dan eksternal. Pertanyaannya kemudian adalah, adakah kekuatan atau kelemahan di antara yang disebutkan dalam matriks tersebut. Jika ada, lakukanlah suatu keputusan dengan mempergunakan kotak atau ruangan yang mempertemukan antara kekuatan dan kelemahan sebagai bagian internal dengan peluang bisnis yang mungkin dapat ditangkap sebagai bagian dari eksternal lingkungan.

Matriks tersebut pada dasarnya merupakan Matriks SWOT kualitatif sederhana yang dapat digunakan sebagai media untuk menentukan pilihan-pilihan bisnis yang dinilai paling tepat, sekaligus menghindari pilihan bisnis yang salah.

B. MEMULAI SEBUAH USAHA

Jika identifikasi terhadap peluang bisnis telah dilakukan dan alternatif bisnis apa yang akan dikerjakan telah didapat, berarti langkah wirausaha telah mulai pada langkah pertama dari lima langkah yang harus dikerjakan seseorang untuk memulai bisnis, yaitu : (1) memilih peluang bisnis dan jenis bidang usaha, (2) mendirikan/membentuk badan usaha, (3) mempersiapkan kegiatan usaha, dan (4) merencanakan kegiatan usaha.

Langkah selanjutnya adalah mulai melakukan proses perencanaan ke arah realisasi usaha.

C. MENDIRIKAN/MEMBENTUK BADAN USAHA

Setelah melakukan langkah-langkah sebagaimana disebutkan di atas, pengamatan selanjutnya diarahkan pada alternatif pilihan sarana atau wadah apa yang paling baik memulai berbisnis. Langkah memilih bentuk badan usaha, pada dasarnya lebih banyak ditinjau dari aspek legal yuridis yang mengatur tingkah laku badan usaha dalam dunia bisnis.

Dalam kondisi sistem ekonomi yang berlaku saat ini dimana hubungan bisnis juga tidak luput dari sejumlah ketentuan perundangan, ada tiga jenis aplikasi syarikah yang mungkin dilakukan.

Pertama, dalam hubungan bisnis dengan lembaga pemerintah (lembaga keuangan maupun non keuangan) yang belum/tidak mengakui pola dan mekanisme syarikah. Pada jenis yang pertama ini, pola dan mekanisme syarikah secara konsisten hanya dilakukan dalam konteks internal badan usaha. Hubungan bisnis dengan lembaga lain dilakukan dengan tetap berpayung pada badan hukum konvensional yang formal, seperti PT, CV, atau koperasi.

Kedua, dalam hubungan bisnis dengan lembaga pemerintah (lembaga keuangan maupun non keuangan) yang telah mengakui dan mengadopsi pola dan mekanisme syarikah. Pada jenis yang kedua, pola dan mekanisme syarikah dapat dilakukan secara terbuka, baik internal maupun eksternal. Misalnya hubungan bisnis dengan sejumlah lembaga keuangan syariah milik pemerintah, seperti BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Ketiga, dalam hubungan bisnis dengan lembaga non pemerintah (LSM, swasta) serta perseorangan. Penerapan syarikah dalam bentuk hubungan bisnis yang ketiga ini sangat bergantung pada sikap lembaga yang bersangkutan. Saat ini telah ada sejumlah lembaga non pemerintah yang telah mengakui dan mengadopsi pola dan mekanisme syarikah. Diantaranya, Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank IFI Syariah, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan Dompet Dhuafa Republika.

Berikut adalah pedoman untuk memilih dan mempersiapkan pendirian sebuah badan usaha formal yang diarahkan untuk memenuhi aspek persyaratan yuridis yang berlaku (Hisyam, 1998).

Bentuk Badan Usaha (Syarikah)

· Sebutkan bentuk badan usaha yang akan dipilih untuk dijadikan wadah/badan usaha.

· Sebutkan nama badan usaha Anda. Nama tersebut diupayakan untuk tidak mirip dengan nama badan usaha lain, karena akan mengalami hambatan/penolakan pada saat dimintakan pengesahan di Departemen Hukum dan Perundang-undangan, dan agar tidak membingungkan konsumen.

Pembagian Proporsi Kepemilikan Modal Usaha

· Sebutkan siapa pemegang saham utama, biasa dan besarnya saham masing-masing.

· Sebutkan besarnya Modal Dasar, Modal Disetor dan besarnya modal dalam simpanan.

Anggaran Dasar Badan Usaha

· Sebelum dibuat di hadapan notaris, perlu dirundingkan benar-benar arti dan makna kesepakatan membentuk sebuah badan usaha dengan badan hukum yang jelas, karena akan mengikat para pihak yang menandatanganinya sebagai sekutu.

Penetapan Personalia Penanggung jawab Badan Usaha

· Harus disebutkan nama-nama personalia yang akan mewakili perusahaan dalam masalah-masalah yang paling menentukan, diantaranya mengenai hutang piutang, permintaan kredit, likuidasi, dan hutang piutang dengan pihak luar. Juga harus disebutkan siapa yang akan menjabat sebagai Pimpinan (Direktur/Manajer) dan seterusnya.

Status Usaha

· Sebutkan apakah badan usaha yang akan dibentuk merupakan perusahaan patungan atau dimodali sendiri. Jika sifatnya patungan, sebutkan statusnya; apakah patungan modal berupa uang tunai, ataukah patungan uang tunai dengan keahlian, atau joint management.

Bidang/Jenis Usaha

· Sebutkan bidang usaha yang akan diterjuni. Bidang usaha atau jenis usaha itu tidak boleh bertentangan dengan syariah dan perundangan yang berlaku.

Domisili Hukum

· Sebutkan di mana perusahaan akan berkantor untuk memudahkan komunikasi di samping menentukan domisili hukum perusahaan.

Setelah badan usaha terbentuk, langkah selanjutnya yang segera harus dilakukan agar usaha dapat segera berjalan adalah melengkapi surat-surat administratif dan perijinan. Ijin-ijin yang harus dimiliki, tergantung pada jenis usaha yang akan dilakukan, diantaranya adalah :

Usaha Perdagangan

· NPWP (Nomer Pokok Wajib Pajak)

· Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

· Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

· Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)

· Surat Ijin Gangguan – HO

(Instansi terkait: Kantor Pajak, Deperindag, Kantor Pemda)

Usaha Industri

· NPWP (Nomer Pokok Wajib Pajak)

· Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

· Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

· Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)

· Surat Ijin Gangguan – HO

· Persetujuan Prinsip Mendirikan Perusahaan Industri

· Ijin Bangunan

· Rekomendasi dari departemen terkait

(Instansi terkait: Kantor Pajak, Deperindag, Kantor Pemda)

D. MEMPERSIAPKAN KEGIATAN USAHA

Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan kegiatan usaha dengan berpegang pada perencanaan yang sudah dipersiapkan sebagai sarana melakukan langkah dalam merumuskan alternatif kegiatan untuk mencapai sasaran usaha yang ingin diraih. Penyusunan langkah strategis harus segera dilakukan, diikuti kemudian dengan langkah-langkah taktis jangka pendek yang semuanya dituangkan dalam program kerja lengkap dengan anggaran yang telah diperhitungkan secara seksama.

Jika langkah-langkah ini telah ditempuh, supervisi dan monitoring terhadap kegiatan usaha akan dapat dilakukan dengan mudah, yang pada gilirannya akan dapat mengendalikan manajemen usaha.

E. MERENCANAKAN KEGIATAN USAHA

1. Aspek-aspek yang Harus Diperhatikan

Dalam Perencanaan Usaha

Perencanaan merupakan suatu proses yang diawali dari pencarian data, analisa situasi internal dan eksternal hingga penyusunan rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta bagaimana proses evaluasi akan dilakukan sampai akhir masa perencanaan. Jadi, perencanaan memang merupakan proses awal guna mencapai tujuan dan dituangkan serta dijabarkan dalam rencana langkah-langkah konkrit.

Membuat suatu perencanaan usaha, pada dasarnya harus berdasarkan dan sesuai dengan visi dan misi usaha sebagaimana ditampakkan dalam bagan alur berpikir perencanaan usaha.

Dalam bab ini akan ditunjukkan bagian yang paling penting dalam proses pembuatan perencanaan usaha, yaitu memahami, dan mengenal situasi lingkungan dengan melakukan analisa terhadap situasi internal dan situasi eksternal yang lebih dikenal dengan analisa SWOT (Strength/Kekuatan, Weakness/Kelemahan, Opportunity/ Peluang, dan Threat/Ancaman). Analisis ini menjadi dasar sangat penting bagi pembuatan perencanaan usaha. Dengan mengenal situasi internal dan eksternal, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk menjalankan kegiatan usaha.

2. Analisis SWOT Sebagai Langkah Awal

Perencanaan Usaha

Tidak mudah menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui situasi internal dan eksternal perusahaan. Kegagalan dalam melakukan analisis berarti gagal pula dalam mencari titik-titik temu faktor-faktor strategik yang terdapat dalam lingkungan internal dan eksternal. Kendati demikian, diakui oleh para manajer dan praktisi bisnis bahwa analisis SWOT merupakan salah satu media yang efektif guna menyusun suatu strategic planning atau perencanaan strategis perusahaan.

Sebelum kita melakukan analisa lingkungan dengan analisis SWOT, paling tidak ada 5 hal yang harus diperhatikan, yang seringkali merupakan problem dalam mengimplementasikan SWOT di lapangan, yaitu :

(1) Hati-hati, jangan sampai salah dalam menghubungkan faktor internal dan eksternal;

(2) Jangan terpukau hanya pada faktor kekuatan saja, sementara kelemahan yang sangat sensitif justru dilupakan;

(3) Jangan meremehkan faktor tantangan, betapapun kecilnya dia;

(4) Sebaliknya juga jangan berlebihan atau terlalu memperhatikan kelemahan;

(5) Jangan meletakkan kereta di depan kuda, artinya jangan bersikap “kerjakan dulu, strategic planning belakangan !”

Selanjutnya akan ditunjukkan bagaimana menggunakan analisis SWOT dalam perumusan keputusan strategik guna penyusunan perencanaan usaha yang baik dengan menggunakan salah satu metode SWOT di antara berbagai metode yang ada, yaitu Matriks SWOT yang merupakan rangkuman dari bagai metode yang dikembangkan oleh Kearns (1992).

Dengan beberapa penyesuaian, matriks SWOT juga dapat dimanfaatkan dalam mencari peluang usaha sebagaimana telah disampaikan pada bahasan awal (matriks analisis kualitatif peluang bisnis).

Kearns menampilkan matriks dalam delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

Comparative Advantage (Keunggulan Komparatif) berarti pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga peluang tersebut tidak boleh dibiarkan hilang begitu saja, namun sebaliknya harus segera diperkuat dengan berbagai perencanaan yang mampu mendukungnya. Sel A memberi kemungkinan bagi organisasi untuk berkembang lebih cepat, namun harus senantiasa waspada terhadap perubahan yang tidak menentu dalam lingkungannya. Dengan demikian soal yang harus dijawab adalah: “Bagaimana memanfaatkan kekuatan yang ada pada kita, untuk meningkatkan posisi kompetitifnya?”.

MATRIK SWOT Kearns

Sel B, menghadapkan organisasi pada isu strategis Mobilization, yaitu kotak interaksi dan pertemuan antara ancaman dari luar yang diidentifikasikan dengan kekuatan organisasi. Di sini harus dilakukan mobilisasi sumberdaya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan jika mungkin mengubahnya menjadi peluang.

Sel C, menampilkan isu pilihan strategis Investment atau Divestment yang memberikan pilihan dengan situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan, namun kemampuan untuk menggarapnya tidak dimiliki. Kalau dipaksakan, dapat memakan biaya yang cukup besar sehingga akan merugikan organisasi. Jika memang demikian, lebih baik ditinggalkan dan diserahkan kepada organisasi lain untuk menggarapnya. Atau bisa juga organisasi mengambil keputusan tidak berbuat apa-apa. Pertanyaannya adalah “haruskah organisasi menanam investasi untuk memperkuat titik lemahnya, sehingga mampu mengubah dan memperbaiki posisi kompetitifnya”.

Sel D, adalah kotak yang paling lemah dari semua sel karena merupakan kontak atau titik temu dua sisi yang masing-masing lemah, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah Damage Control (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

Oleh karena itu dalam menyusun skala prioritas perencanaan organisasi, model titik temu tersebut harus dimanfaatkan, sejauh mana isu tersebut relevan dengan visi dan misi organisasi, dengan berpedoman pada sikap “Semakin dekat isu itu relevansinya dengan misi dan visi organisasi, semakin perlu diberikan skala prioritas untuk diprogramkan”.

3. Perumusan Perencanaan Usaha

Jika identifikasi dan analisis SWOT sudah selesai dilakukan, itu berarti organisasi sudah berhasil menyelesaikan 50 % dari pekerjaan perencanaan usaha. Langkah berikutnya adalah melakukan perumusan perencanaan. Tahapan ini meliputi tiga jenjang perencanaan, yaitu strategi induk, strategi-program jangka menengah, dan program jangka pendek.

Strategi Induk

Perencanaan strategis lebih terfokus pada strategi induk perusahaan yang berisikan visi, misi dan tujuan. Karena itu, penerapan syariah dalam perencanaan strategis nampak jelas pada isi strategi induk. Strategi Induk merupakan rencana strategis untuk melihat sisi organisasi kita 5, 10 atau 20 tahun (lazimnya untuk 5 tahun) mendatang. Berpikir strategis akan membawa cakrawala atau wawasan jauh ke depan dan tidak terjebak pada suasana hari ini atau hari kemarin. Rencana jangka panjang ini sangat diperlukan sebagai barometer atau penunjuk arah aksi organisasi yang dikaitkan dengan kemampuan serta peluang yang ada.

Visi adalah cara pandang yang menyeluruh dan futuristik terhadap keberadaan perusahaan. Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan alasan pokok berdirinya organisasi dan membantu mengesahkan fungsinya dalam masyarakat atau lingkungan. Sementara, tujuan adalah akhir perjalanan yang dicari organisasi untuk dicapai melalui eksistensi dan operasinya serta merupakan sasaran yang lebih nyata dari pada pernyataan misi.

Dalam perencanaan strategis, juga ditetapkan acuan, standar atau tolok ukur strategis dan operasional bagi perjalanan perusahaan. Tolok ukur strategis lebih bersifat kualitatif dan bersandarkan pada nilai-nilai yang dianut perusahaan. Sementara, tolok ukur operasional lebih bersifat kuantitatif dan didasarkan atas kesepakatan hasil perhitungan dan analisis bersama dalam menjalankan aktivitas perusahaan.

Berdasarkan syariah, maka visi, misi dan tujuan suatu perusahaan hendaknya menggambarkan orientasi manajemen syariah. Visinya adalah menjadikan perusahaan sebagai wahana para pengelolanya dalam meraih keridloan Allah SWT. Misi dan tujuannya bahwa keberadaan perusahaan tidak lain adalah untuk mewujudkan SDM yang memiliki kematangan keperibadian (syakhsiyyah) Islam, melalui pola fikir dan pola sikap yang Islami. Kematangan ini akan tercermin dalam setiap orientasi usaha dan aktivitas setiap SDM perusahaan.

Atas dasar syariah pula, maka tolok ukur strategis bagi aktivitas setiap SDM perusahaan adalah syariah itu sendiri. Hal ini sebagaimana kaidah ushul yang menyatakan “al aslu fil af’al attaqoyyadu bil hukmisy syar’i”, yakni hukum asal suatu perbuatan adalah terikat pada hukum syara yang lima, yakni wajib, sunah, mubah, makruh atau haram.

Adapun tolok ukur operasional – sesuai dengan sifatnya, maka disepakati sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan kegiatan usaha. Tolok ukur tersebut dapat diformulasikan sebagai SMART, yakni Specific (sesuatu yang unique, khas), Measurable (sesuatu yang dapat diukur/kuantitatif), Attainable (sesuatu yang dapat dicapai), Realistic (sesuatu yang realistis), dan Timely basis (berorientasi waktu).

Strategi-Program Jangka Menengah

Disebut strategi-program karena berisikan rencana-rencana fungsional yang berfungsi untuk mengimplementasikan strategi induk yang telah ditetapkan. Disebut jangka menengah, mengingat waktu pencapaian rencana tersebut adalah setengah dari jangka waktu pencapaian strategi induk.

Rencana fungsional kerap berupa kebijakan departemental yang tampak pada garis-garis besar haluan kerja organisasi. Sebagai contoh, rencana fungsional bidang produksi, bidang administrasi dan keuangan, bidang pemasaran, bidang penelitian dan pengembangan dan lain-lain. Rencana fungsional ini akan diderivasikan dan menjadi induk bagi program-program jangka pendek.

Program Jangka Pendek

Pengertian program jangka pendek adalah program yang dilakukan untuk jangka waktu satu tahun dan disesuaikan dengan tahun kalender untuk mempermudah mengikuti pencapaian sasarannya. Dengan demikian dalam program jangka pendek ini harus tertuang semua apa yang hendak kita capai, mulai dari profitabilitas, pemasaran, anggaran keuangan, personalia, peralatan dan cara evaluasinya. Rencana anggaran pada dasarnya merupakan alat kendali manajemen yang sangat berguna dan sangat membantu untuk melakukan pengawasan. Akan lebih spesifik lagi apabila detail waktunya diperinci lagi menjadi program bulanan, triwulan, setengah tahunan sehingga kita dapat lebih mudah lagi mengikuti dan melakukan antsipasi jika terdapat deviasi dalam pelaksanaannya. Demikian rincinya program jangka pendek sehingga dikenal pula sebagai rencana taktis dan anggaran.

Karakteristik program jangka pendek di atas mesti disesuaikan dengan formulasi SMART.

4. Implementasi Perencanaan Usaha

Implementasi perencanaan bertumpu pada pengorganisasian SDM. Aktivitas ini mencakup distribusi kerja di antara individu dan kelompok kerja dengan mempertimbangkan tingkatan manajemen, tipe pekerjaan, pengelompokan bagian pekerjaan serta mengusahakan agar bagian-bagian itu menyatu seluruhnya dalam sebuah tim sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Tim yang dimaksud adalah team (together everyone achieve more) yang solid, guna mengawal organisasi agar tetap kondusif dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu tim dimana seluruh anggotanya bersinergi dalam kesamaan visi, misi dan tujuan organisasi. Suasana tersebut dapat diringkas dalam formula three in one (3 in 1), yakni kebersamaan seluruh anggota dalam kesatuan bingkai thinking-afkar (ide/pemikiran), feeling-masyair (perasaan) dan rule of game-nidzam (aturan bermain). Tentu saja interaksi yang terjadi berada dalam koridor amar ma’ruf dan nahi munkar.

Bentuk struktur organisasi sangat bergantung pada posisi organisasi perusahaan dan strategi induk yang telah disepakati, dan bentuk yang terbaik adalah struktur organisasi yang cocok dengan lingkungan organisasinya beserta ciri khas internalnya.

5. Evaluasi dan Umpan Balik bagi

Perencanaan Usaha

Tahapan paling akhir dari proses perencanaan strategis adalah penilaian dan pemberian umpan balik. Penilaian dilakukan sesuai dengan prosedur organisasi yang dikembangkan, yakni dengan mengacu pada tolok ukur strategis dan operasional. Hal ini guna mendapatkan kepastian akan ketepatan pencapaian strategi induk organisasi. Apapun hasilnya, akan menjadi rekomendasi masukan bagi perbaikan dan/atau penyempurnaan perencanaan strategis dan implementasi program berikutnya.

Penilaian organisasi biasanya dilaksanakan secara berkala dan berjenjang. Program kerja tahunan dievaluasi bersamaan dengan selesainya program. Kemudian, seluruh program dinilai secara keseluruhan pada akhir tahun anggaran. Forum penilaian ini dapat berupa Rapat Kerja Tahunan. Pada forum ini juga dilakukan evaluasi total terhadap kesesuaian perjalanan organisasi perusahaan dengan strategi induk yang telah ditetapkannya. Sehingga forum tersebut dapat saja menghasilkan rekomendasi berupa perlunya tindakan penyesuaian program terhadap strategi induk.

Berapa besar kekuatan umat Islam jika bersatu? Sanggupkah Dunia Islam menghadapi adidaya Amerika Serikat?  Dapatkah Dunia Islam bertahan jika diembargo? Mampukah Dunia Islam menang dalam perang?  Inilah di antara sejumlah pertanyaan yang kadang hinggap di benak kaum Muslim jika melihat peta dunia saat ini. Kita memang memiliki beberapa keunggulan seperti keunggulan akidah, syariah, posisi geografis, sumberdaya alam, dan jumlah penduduk. Namun demikian, secara empiris berapa sebenarnya kekuatan itu?

Data Dunia Islam

Di antara lembaga yang mengumpulkan data seperti itu adalah Statistical, Economic, and Social Research & Training Center for Islamic Countries (SESRTC) di Turki. Data yang dikumpulkan dapat diakses melalui alamat: www.sesrtcic.org/statistics/byindicators.php. Meski sudah menolong, database ini belum lengkap ataupun 100% akurat.  Ada peluang over atau under-estimated.  Informasi di negeri-negeri Islam memang langka atau simpang-siur. Banyak pemerintah yang menutup-nutupi informasi dengan berbagai motif.  Oleh sebab itu, data di sini harus dipandang sebagai taksiran atau pendekatan awal. Untuk menjembatani beberapa negara yang datanya tidak tersedia, dalam mengolah data ini kadang-kadang dipakai angka maksimum atau rata-rata dari data beberapa tahun terakhir.

Dewasa ini ada 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Negara-negara ini dijuluki “Dunia Islam”, karena penduduknya mayoritas atau 50% lebih Muslim. Jadi, sekitar 148 juta Muslim India (13,4% populasi) dan 26 juta Muslim Cina (2% populasi) belum terhitung.

Menurut CIA the World Factbook dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_OIC, produk domestik bruto (GDP) Dunia Islam adalah US$ 5,54 triliun US$ pertahun atau setara dengan 9,14% GDP dunia. Sebagai perbandingan, GDP Uni Eropa atau AS adalah sekitar 12 triliun US$.
Jika dibagi dengan penduduknya yang pada 2005 ditaksir 1,24 miliar didapatkan GDP/kapita sebesar US$ 4.454/tahun; atau dengan kurs sekarang berarti setara dengan Rp 3,3 juta/orang perbulan.  Namun, distribusi harta ini amat tidak merata.  GDP/kapita tertinggi diraih Uni-Emirat Arab (US$ 45.200/tahun atau Rp 34 juta/bulan) dan terendah di Somalia (US$ 600/tahun (Rp 450.000/bulan).

Luas wilayah 57 negara OKI ini adalah 32 juta km2, lebih luas daripada AS atau Uni Eropa.  Kepadatan penduduk rata-ratanya adalah 38 orang perkilometer persegi.  Kepadatan tertinggi ada di Bahrain yang hanya merupakan “negara kota”, yaitu 1055 jiwa perkilometer persegi, diikuti Maladewa (933), Bangladesh (817) dan Palestina (626). Mereka harus berdesakan di tempat yang sempit, padahal bumi Allah sangat luas.
Memang, area luas ini baru bermakna jika produktif.  Di satu sisi banyak bumi Islam itu berupa gurun pasir yang belum dihidupkan. Karena itu, sejumlah indikator vital perlu ditinjau, seperti produksi minyak, bahan pangan, baja dan sebagainya.

Indikator Produk Vital

Barangkali untuk analisis ekonomi yang komprehensif diperlukan seluruh parameter dalam statistik. Namun, mengingat tidak untuk setiap item tersedia data di seluruh negara serta belum adanya pembobotan yang disepakati, maka dipilih produksi minyak mentah sebagai sumber energi utama (meski di sejumlah negara tersedia sumber energi lain), lalu biji-bijian dan daging sebagai bahan pangan, dan baja untuk indikator industrialisasi.

Produksi minyak mentah tahun 2004 total sekitar 9,2 miliar barel pertahun.  Kalau ini dibagi populasi, akan didapat angka 3,2 liter perorang perhari.  Sekadar pembanding, di Indonesia saat ini, yang penggunaan energinya belum efisien, konsumsi BBM masih sekitar 0,82 liter perorang perhari.

Sementara itu, produksi biji-bijian makanan pokok adalah 240,3 juta ton.  Kalau dibagi populasi, didapat angka 0,529 kg perorang perhari. Meski ini masih di bawah kebutuhan rata-rata (menurut FAO), yakni 750 gram perorang perhari, insya Allah ancaman kelaparan tidak terjadi.  Apalagi teknologi pertanian masih bisa ditingkatkan dan umat Islam biasa berpuasa.

Produksi daging ditaksir 19,5 juta ton. Kalau ini dibagi dengan populasi, akan didapat angka 15,7 kg daging perorang pertahun, atau 42 gram perorang perhari. Ini adalah angka yang lumayan untuk komposisi gizi harian, mengingat sumber protein kita seharusnya bervariasi antara daging, ikan, unggas atau nabati.

Setelah energi dan pangan, baja adalah produk vital yang menjadi modal dasar industri dan konstruksi. Produksi baja di Dunia Islam ditaksir baru 60 juta ton pertahun. Jika setengahnya dipakai untuk konstruksi (gedung, jalan, jembatan, jaringan listrik &  telekomunikasi), mesin pabrik, kereta api, kapal dan persenjataan, lalu setengahnya untuk memproduksi mobil berbobot rata-rata 2 ton, maka ini baru menghasilkan 15 juta mobil. Angka yang kecil untuk 1,2 miliar populasi. Sebab, jika satu keluarga rata-rata terdiri dari 4 orang, akan ada 300 juta keluarga. Jadi, baru setelah 20 tahun setiap keluarga itu akan memiliki mobil baru.

Kalau cerdas, keterbatasan produksi itu malah mendorong inovasi agar efisien, misal dengan transportasi massal kereta super ringan, atau menggalakkan sepeda yang selain hemat juga baik untuk kesehatan.

Kenyataannya, saat ini sumberdaya negeri-negeri Islam banyak diekspor, sering dengan nilai tukar amat rendah karena kandungan teknologinya rendah.  Contoh, tahun 1980, sebuah negeri Muslim menukar 12.910 karung kopi untuk satu lokomotif dari Swiss.  Tahun 1990, untuk lokomotif serupa mereka harus menukar 45.800 karung!

Neraca perdagangan Dunia Islam sebenarnya positif (1042,9 miliar US$ ekspor-733,7 miliar US$ impor). Namun, dari jumlah ini, yang merupakan ekspor ke sesama Dunia Islam hanya 113 miliar US$ dan impor 118 miliar US$. Jadi, ketergantungan Dunia Islam keluar sangat besar. Jika ini dibiarkan, ia akan menjadi kendala saat kesatuan Islam di bawah Daulah Khilafah diserukan dan lalu diembargo dari luar.

Sumber Daya Non-Tangible

Selain sumberdaya yang terukur dalam bentuk materi, terdapat sumberdaya non-tangible yang tak dapat langsung terukur, misalnya SDM terdidik, organisasi (jejaring) dan informasi (pengalaman) yang terkumpul.  Sumberdaya ini terukur dengan melihat data penduduk melek huruf, rasio yang masuk perguruan tinggi, bagian pemerintah pada penciptaan GDP dan distribusi penghasilan.

Angka melek huruf pada orang dewasa di Dunia Islam baru 69%!  Ini pun masih dengan bahasa nasional masing-masing (Arab, Persi, Urdu, Turki, Perancis, Rusia, Melayu, dll.). Adapun rasio yang dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi baru 15% dari lulusan SLTA. Ini pun masih di luar soal mutu asal-asalan dari pendidikan sekular yang kapitalistik.

Bagian pemerintah dalam penciptaan GDP menggambarkan tingkat partisipasi rakyat pada aktivitas ekonomi. Makin tinggi sharing pemerintah, makin rentan ekonomi negeri itu pada gejolak. Idealnya, pemerintah bertindak mengatur urusan umat dengan syariah, bukan sebagai pelaku bisnis yang bertindak dengan pertimbangan ekonomi. Di Dunia Islam, pemerintah rata-rata masih berperan hingga 35% dalam aktivitas ekonomi.  Ekonomi Sudan atau Guyana yang dilanda perang bahkan praktis 100% mengandalkan pemerintah. Pemerintah Brunei memegang 84% GDP, karena produk utamanya minyak—semua milik raja yang memerintah.

Dalam hal ekonomi terkait SDA yang besar seperti minyak, angka-angka statistik boleh jadi akan rancu antara pemerintahan feodalistik, sosialistik dan Islami; sementara minyak masuk kepemilikan umum yang harus dikelola pemerintah, namun bukan terus dibisniskan.

Partisipasi rakyat juga terlihat pada distribusi penghasilan. Kalau menggunakan batas miskin tiap negara,  angka kemiskinan rata-rata adalah 38,65%. Namun, jika menggunakan standar Bank Dunia, yaitu US$ 2 perorang perhari, maka 50% jatuh di bawah garis (UNDP Human Development Report 2006). Yang terparah adalah Nigeria (92,4%) dan yang terbaik Iran (7,3%).

Menyatukan Ekonomi Dunia Islam

Dengan berbagai cara, ekonomi Dunia Islam ini telah berkali-kali dicoba disatukan. OKI telah gagal. Pakta Selatan-Selatan—yang melibatkan negara-negara Amerika Latin—pun gagal. Percobaan terakhir adalah dengan Lelompok D-8 (Development-Eight) yang terdiri dari Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan dan Turki.  Realitasnya, pengaruh D-8 ini bahkan lebih kecil daripada kelompok semacam ASEAN, apalagi terhadap G-8, yakni negara-negara industri maju (AS, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Itali, Jepang dan Rusia) yang memegang 65% ekonomi dunia. Penyebab kegagalannya terlalu banyak, mulai dari ego-nasionalisme tiap negara, para pemimpinnya yang tidak benar-benar kapabel maupun independen (menjadi boneka negara besar), hingga produk antar negara yang terlalu mirip sehingga tidak saling melengkapi.

Tanpa suatu perubahan yang fundamental dalam cara berpikir di Dunia Islam, yaitu cara berpikir tentang visi dan missi negeri mereka di dunia, rasanya sulit akan ada sinergi dari penyatuan ekonomi Dunia Islam. Dengan perubahan paradigma itu akan ada upaya-upaya di masyarakat tiap negeri untuk tak sekadar jadi ”lahan” negara-negara maju, tetapi jadi agen perubahan ke dunia yang diridhai Allah. Perlahan namun pasti mereka mereformasi cara berpikir, bersikap serta ikatan-ikatan yang selama ini menjadikan mereka berbangsa dan bernegara.

Kemudian, suatu negara yang masyarakat dan kekuatan politik-militernya paling siap, akan memimpin mendeklarasikan berdirinya negara baru, Daulah Khilafah.  Negara pada saat awal akan menunjukkan kinerjanya sebagai negara yang adil dan benar-benar merdeka, sambil mengajak negeri-negeri Muslim lain untuk bergabung. Ketika rakyat negeri lain melihat bahwa dengan bergabung itu terbuka peluang luas untuk berkehidupan yang lebih baik, maju dan kuat sehingga mampu memimpin dunia, mereka akan mendesak pemerintah masing-masing untuk bergabung ke Daulah Khilafah.

Satu demi satu negeri Islam akan masuk ke dalam Khilafah, seperti dulu bergabungnya daerah-daerah Hindia Belanda ke Republik Indonesia, atau kini bergabungnya negara-negara Eropa ke Uni Eropa. Kekuatan Dunia Islam yang bersatu di bawah Daulah Khilafah akan jadi realita, bahkan lebih besar lagi, jika sistem Islam telah mengoptimasi pengaturan seluruh potensi alam maupun manusia di dalamnya, serta Muslim-muslim terbaik yang selama ini ada di negara-negara maju ramai-ramai pulang untuk membaktikan dirinya demi kemuliaan Islam dan kaum Muslim.

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
Oleh: Dr. Fahmi Amhar (Dosen Pascasarjana Universitas Paramadina Jakarta)

Menikahi atau menikahkan perempuan di bawah umum, sebelum haid atau usia 15 tahun, dalam pandangan Islam sah. Dalam hal ini, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama’. Demikian, penjelasan Ibn Mundzir, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Qudamah. Dalam penjelasannya, Ibn Mundzir menyatakan:
“Semua ahli ilmu, yang pandangannya kami hapal, telah sepakat, bahwa seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah (sah).”[1]
Salah satu argumentasi yang digunakan adalah firman Allah SWT yang menyatakan:
وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (Q.s. at-Thalaq [65]: 04)

Allah menetapkan perempuan dengan predikat: wa al-la’i lam yahidhna (yang belum haid) dengan ‘iddah selama 3 bulan, sementara ‘iddah 3 bulan tersebut hanya berlaku bagi perempuan yang ditalak atau difasakh, maka ayat ini menjadi dalalah iltizam, bahwa perempuan yang disebutkan tadi sebelumnya telah dinikah, kemudian ditalak atau difasakh.[2]
Selain itu, juga hadits yang dituturkan oleh Aisyah —radhiya-Llahu ‘anha— dari Hisyam, dari ayahnya (‘Urwah), yang menyatakan:
تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ وَأَنَا اِبْنَةُ سِتٍّ، وَبَنَي بِيْ وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ (متفق عليه)
“Saya dinikahi oleh Nabi saw. ketika saya gadis berusia enam tahun, dan baginda membawa saya, ketika saya berusia sembilan tahun.” (H.r. Muttafaq ‘Alaih) [3]
Selain redaksi di atas, juga terdapat riwayat lain, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dari ‘Urwah dari Aisyah, yang menyatakan:
تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (متفق عليه)
“Nabi menikahi beliau (Aisyah) ketika beliau berumur tujuh tahun. Penikahan beliau dengan Nabi diumumkan ketika beliau berumur sembilan tahun, ketika beliau masih menggendong mainannya. Nabi meninggalkan beliau (wafat), ketika beliau berusia delapan belas tahun.” (H.r. Muttafaq ‘Alaih) [4]
Ibn Hazm, mengutip pendapat Abu Muhammad, bahwa argumentasi yang digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan Abu Bakar —radhiya-Llahu ‘anhu— menikahkan Aisyah ra. dengan Nabi saw. ketika beliau Aisyah berusia enam tahun. Ini merupakan riwayat yang populer, dan tidak perlu dikemukakan lagi isnad-nya.[5]
Namun, Ibn Hazm juga mengutip pendapat Ibn Syubramah, yang menyatakan, bahwa tidak boleh menikahkan anak di bawah umur sampai akil baligh, dan menegaskan bahwa pernikahan Nabi saw. dengan Aisyah ra. itu merupakan kekhususan bagi Nabi, tidak untuk yang lain.[6] Pendapat ini telah digugurkan dengan sejumlah fakta pernikahan para sahabat dengan perempuan di bawah umum, seperti yang dilakukan oleh ‘Umar bin al-Khatthab ketika menikahi Ummu Kaltsum, putri ‘Ali bin Abi Thalib, dan Qudamah bin Math’ghun yang menikahi putri Zubair.[7]
Seputar Hadits Pernikahan ‘Aisyah
Hadits tersebut, selain dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, juga dikeluarkan oleh an-Nasai. Bedanya, an-Nasai tidak hanya menuturkan melulu melalui jalur Hisyam dari ayahnya, ‘Urwah, tetapi juga jalur Abu ‘Ubaidah dan al-Aswad.[8] Jika menganalisis lafadz kedua hadits di atas memang ada perbedaan; Lafadz pertama menyatakan, Nabi menikahi Aisyah ketika berumur enam tahun. Sedangkan lafadz kedua, menyatakan, bahwa Nabi menikahi Aisyah ketika berumur tujuh tahun. Hanya saja, dalam menentukan mana yang lebih kuat; apakah penuturan Aisyah sendiri, atau kesimpulan perawi? Tentu, yang paling kuat adalah penuturan pelaku langsung. Sebab ini bukan kesimpulan perawi, tetapi penuturan langsung pelakunya, yang mengalami sendiri peristiwa tersebut. Karena itu, riwayat yang menyatakan, bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi dalam usia enam tahunlah yang paling kuat. Ini dari segi matan (redaksi) hadits.
Adapun dari segi sanad, kedua hadits di atas adalah sama-sama merupakan hadits sahih, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jika dilihat dari segi sanad, kedua hadits tersebut bisa masuk dalam katagori hadits mu’an’an, yang dalam lazimnya kaidah periwayatan hadits termasuk dalam kelompok hadits dhaif. Namun, khusus kasus hadits mu’an’an dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim, dikecualikan dari kaidah tersebut. Dengan kata lain, hadits mu’an’an dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim tetap dianggap oleh para ahli hadits sebagai hadits sahih. Selain itu juga harus dicatat, bahwa kaidah atau teori hadits itu baru muncul belakangan, jauh setelah munculnya Shahih al-Bukhari dan Muslim. Karena itu, hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi saw. tersebut jelas merupakan hadits sahih, yang kesahihannya tidak patut diperdebatkan lagi. Selain itu, makna hadits tersebut juga tidak bertentangan dengan nas yang qath’i, seperti al-Qur’an, surat at-Thalaq: 4, justru saling menguatkan.
Status Perawi Hadits Aisyah
Mengenai status Hisyam (w 145 H), yang konon baru meriwayatkan hadits ini di usianya ketujuhpuluh tahun, dan itu pun dituturkan pada saat di Irak, maka harus diteliti:
Pertama, dalam konteks ada’ (penyampaian) riwayat, tidak ada larangan seseorang menyampaikan riwayat di usia senja. Tentu dengan catatan, bahwa faktor ingatan (dhabt)-nya tidak ada masalah. Dalam kasus periwayatan Hisyam di Irak, yang dipersoalkan oleh ahli hadits adalah ketidakkonsistenan Hisyam dalam menyampaikan model periwayatan.[9] Beliau kadang mengatakan: haddatsani abi, yang berarti Hisyam mendengar langsung dari ayahnya, dalam posisi beliau sudah mempersiapkan materi hadits dan menghapalnya. Kadang beliau mengatakan: akhbarani abi, yang berari hadits tersebut dibacakan oleh ayahnya. Kadang beliau mengatakan: yaqulu li abi, yang berarti beliau mendengarkan hadits tersebut dari ayahnya, tanpa persiapan dan hapalan sebelumnya.[10] Namun, secara umum Hisyam, sebagaimana penuturan Ibn Hibban, dalam kitabnya, ats-Tsiqat, adalah orang yang terpercaya (mutqin), wara’, mulia (fadhil) dan hafidh.[11]
Kedua, tidak ada bukti satu pun yang bisa memastikan, bahwa hadits Aisyah tersebut dituturkan oleh Hisyam di usianya yang senja, atau ketika beliau pindah ke Irak. Karena itu, catatan Ya’kub bin Syibah, tentang kondisi Hisyam di Irak: “Hisyam adalah tsiqah, yang tidak ada penolakan sedikit pun terhadap riwayat yang datang darinya, kecuali setelah dia menetap di Irak.”[12] tidak bisa digunakan untuk mejustifikasi, bahwa hadits pernikahan Aisyah tersebut tidak kredibel. Sebab, semua ahli hadits dan biografi perawi sepakat, bahwa hadits Hisyam tetap kredibel, terutama hadits yang terdapat dalam kitab Shahih. Salah satunya, bisa kita lihat pernyataan Ibn Kharrasy: “Hisyam adalah orang yang jujur (shaduq), dimana haditsnya banyak masuk di dalam kitab Shahih.”[13] Jika kesimpulan hadits pernikahan Aisyah tersebut ditarik pada posisi Hisyam setelah pindah ke Irak dan di usianya yang senja, maka penarikan kesimpulan seperti ini tidak didasarkan pada fakta, melainkan hanya asumsi. Karenanya, kesimpulan hadits tersebut tidak kredibel, karena faktor Hisyam, ini merupakan kesimpulan logika mantik. Inilah sebenarnya yang terjadi. Karena itu, cara berfikir seperti ini sangat fatal.
Berapa Umur Aisyah ketika Menikah?
Dalam konteks ini memang ada dua riwayat; penuturan Aisyah sendiri, yang menyatakan dinikahi oleh Nabi ketika berusia enam tahun, dan penuturan ‘Urwah, yang menyatakan tujuh tahun. Dalam konteks matan, sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penuturan Aisyah tentu lebih kuat, ketimbang penuturan tidak langsung yang disampaikan oleh ‘Urwan. Selain itu, perbedaan seperti ini tidak terlalu urgen, mengingat selisih waktu sering kali terjadi, karena beda pijakan dalam perhitungannya. Namun demikian, dua riwayat ini juga bisa dikompromikan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn Hajar, sehingga bisa disimpulkan, bahwa Aisyah telah berusia enam tahun, memasuki tahun ketujuh.[14]
Namun, ada kesimpulan lain yang dikembangkan, seolah-olah Aisyah berusia tujuhbelas, delapanbelas atau sembilanbelas tahun. Kesimpulan seperti ini tentu tidak mempunyai pijakan faktual, selain asumsi mantik. Sebagai contoh, pernyataan at-Thabari: “Semua anak Abu Bakar dilahirkan pada masa Jalihiyah dari dua isterinya.”[15] Dengan asumsi ini, maka Aisyah pun diklaim telah lahir pada masa pra Islam. Padahal, menurut riwayat yang sahih, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Hajar, dalam al-Ishabah fi Tamyiz as-Shahabah, Aisyah dilahirkan pada tahun keempat atau kelima bi’tsah.[16] Menarik Aisyah dalam katagori “semua anak” Abu Bakar jelas bertentangan dengan fakta, bahwa Aisyah tidak sama dengan anak-anak Abu Bakar yang lain, dimana Aisyah dilahirkan setelah bi’tsah, sementara yang lain sebelumnya.
Kesimpulan-kesimpulan mantik seperti ini sebenarnya tidak sulit dipatahkan, ketika kesimpulan ini terbukti bertentangan dengan riwayat yang sahih. Bukan sebaliknya, riwayat yang sahih justru diruntuhkan dengan menggunakan kesimpulan-kesimpulan yang dibangun melalui logika mantik. Wallahu a’lam.
________________________________________
[1] Lihat, Ibn Qudamah, al-Mughni, Bait al-Afkar ad-Duwaliyyah, t.t., Yordania, juz II, hal. 1600.
[2] Lihat, ibid, juz II, hal. 1600-1601.
[3] Bukhari, Shahih al-Bukhari, hadits no. 3681; Muslim, Shahih Muslim, hadits no. 1422. Lihat, Ibn Qudamah, ibid, juz II, hal. 1600.
[4] Lihat, Bukhari, Shahih al-Bukhari, hadits no. 4739; Muslim, Shahih Muslim, hadits no. 2549.
[5] Ibn Hazm, al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar, Bait al-Afkar ad-Duwaliyyah, Yordania, t.t., hal. 1600.
[6] Lihat, Ibid, hal. 1600.
[7] Lihat, Ibn Qudamah, ibid, juz II, hal. 1600.
[8] Lihat, Ibn Qudamah, ibid, juz II, hal. 1600.
[9] Ibn Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, Maktabah Syamilah, t.t., juz XI, hal. 45.
[10] Mahmud at-Thahhan, Taisir Mushthalah al-Hadits, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hal. 133.
[11] Ibn Hajar, ibid, juz XI, hal. 46.
[12] Ibid, hal. 45.
[13] Ibid, hal. 45.
[14] Ibn Hajar, al-Ishabah fi Tamyiz as-Shahabah, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, cet. I, 1995, juz VIII, hal. 232.
[15] At-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Mulk, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., juz , hal. .
[16] Ibn Hajar, Ibid, juz VIII, hal. 232.

Krisis financial global yang sedang terjadi ini bagaikan sandwich. Dibawahnya inflasi dan diatasnya deflasi, kita berada ditengahnya

Ini berawal dari sumber malapetaka dunia – Amerika Serikat. Mulanya kasus Bear Stearns yang menjadi pemicu bertambahnya supply uang US$ 150 milyar. Kemudian Fannie Mae & Freddy Mac US$ 200 Milyar ( berpotensi US$ 500 milyar). Kemudin lagi kasus-kasus Lehman Brothers, Mery Lynch, AIG yng semuanya mendorong penambahan jumlah uang hingga US$ 700 milyar.

Bahkan para ekonom sepakat ini belum berakhir, final bailout nanti bisa berkisar antara US$ 2 trilyun – US$ 5 trilyun.

Menurut Mary Anne & Pamela Aden dari Aden Forecast (www.adenforecast.com) akan ada jeda waktu sekitar 1 tahun antara proses money creation dan inflasi; jadi menurut mereka sekitar satu tahun dari sekarang akan terjadi Hyperinflasi yang luar biasa di Amerika yang dipicu oleh money creation dari serangkaian bail-out tersebut diatas.

Kalau mimpi buruk hyperinflasi tersebut tidak terjadi maka masih menurut Aden Forecast deflasi-lah yang akan terjadi. Ini akan terjadi bila ketakutan bank-bank di Amerika untuk menyalurkan kredit berlangsung terus.

Kalau yang kedua ini yang terjadi, maka dunia akan kesulitan likuiditas, industri bisa macet, lapangan kerja semakin menghilang dan berbagi mimpi buruk lainnya juga menjelma menjadi kenyataan.

Rupanya Bush ingin memperbaiki rapotnya sekarang dengan meninggalkan bom waktu bagi siapapun penggantinya.

Mana saja dari kedua hal tersebut terjadi, dampaknya akan sampai ke Indonesia seperti yang kita alami selama ini.

Lantas apa yang bisa kita lakukan ?.

Pertama istigfar seperti tulisan saya bulan lalu, kemudian mengikuti tuntunan Al-Quran dalam mengantisipasi paceklik global yang antara lain dicontohkan di Surat Yusuf 47-48.

Kedua, langkah konkrit berikutnya adalah hijrah dari mata uang yang tidak adil ke mata uang yang adil dan stabil sepanjang jaman yaitu Dinar dan Dirham.

Apa benar dengan mata uang Dinar, mimpi buruk sperti Inflasi dan Deflasi tersebut tidak terjadi ?.

Untuk Inflasi, sejarah telah membuktikannya. Seandainya uang Dinar mengalami inflasi 1 % saja pertahun, maka harga kambing sekarang akan setara dengan 1 Dinar x (1+0.01)^1400 = 1,121,820 Dinar !,

Tetapi karena realitanya harga kambing sekarang adalah sama dengan harga kambing di jaman Rasulullah SAW yaitu 1 Dinar, maka inflasi Dinar selama 1400 tahun adalah 0.00% yaitu 1 Dinar (1+0.00)^1400 = 1 Dinar !.

Bagaimana dengan deflasi ?; penggunaan Dinar harus dipahami dan dijalankan mengikuti syariah Islam; khususnya yang terkait erat dengan supply uang ini adalah larangan menimbun.

Emas tersedia cukup untuk seluruh umat manusia karena laju pertumbuhannya berkisar 1.5% – 4.0% pertahun; sementara pertambahan jumlah penduduk dunia hanya sekitar 1.2% pertahun.

Emas menjadi tidak cukup digunakan sebagai uang apabila ada yang menimbunnya – inilah mengapa Allah sangat mengancam orang-orang yang menimbun emas (yang berarti juga menimbun harta lainnya). (QS 9 :34-35)

Jadi sangat mungkin (bahkan sudah seharusnya) kita bisa hidup di jaman yang bebas Inflasi dan Deflasi – kalau mau kembali ke tuntunan kita yaitu Al-Quran dan Sunnah RasulNya. Bahkan ada jaminan kita tidak akan tersesat selamanya selama kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah RasulNya.

Masih kah kita akan berpegang pada pegangan yang lain yang akan menjepit kita bagaikan sandwich ?. Masihkah kita percayai system keuangan spekulatif ribawi yang diperkenalkan dunia Barat – yang di negaranya sendiri menjadi pangkal bencana ?.

Sudah aku sampaikan Ya Allah…, sesungguhnya Engkau maha menyaksikan.

(Muhaimin Iqbal; www.hidayatullah.com; Monday, 27 October 2008 04:12 )

HTI-Press. Pada pertemuan Puncak Pasar Moneter dan Ekonomi Dunia Pemimpin Kelompok 20 (G20) yang diadakan di Washington tanggal 15 November 2008 telah menetapkan Lima rencana aksi menghadapi masalah moneter dan ekonomi dunia dewasa ini (Bisnis Indonesia, Senin 17 Nov 2008).

G-20 adalah organisasi beranggotakan Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, AS dan Uni Eropa. Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota Asean yang menjadi anggota G-20.

Rencana aksi tsb adalah sbb :

1. Penguatan transparansi & akuntabilitas:

1. memperkuat standar akuntansi yang berlaku umum
2. regulator dan standar akuntansi harus mensyaratkan keterbukaan informasi bagi instrumen keuangan yang kompleks
3. sektor swasta dapat menyampaikan proposal mengenai praktik tebaik pengelolaan dana.

2. Penguatan regulasi

1. Rejim pengaturan: IMF dan Financial Stability Forum (FSF) serta lembaga pengawas lainya mengembangkan rekomendasi untuk mencegah berulangnya siklus krisis, termasuk review terhadap proses valuasi, perubahan laba, modal bank dan bonus eksekutif
2. pengawasan yang pruden: regulator mengambil langkah untuk memastikan lembaga pemeringkat tidak terlibat konflik kepentingan dan memenuhi standar serta mekanisme yang ditetapkan organisasi internasional dan otoritas bursa. Penguatan modal perbankan berdasarkan struktur kredit dan aktivitas perdagangan di bursa. Pembentukan lembaga pengelolaan credit default swap (CDS) di beberapa negara.
3. Manajemen Risiko: memperkuat praktik manajemen risiko, pengawasan dan pengelolaan konsentrasi terhadap berbagai produk keuangan diseluruh dunia.

3. Mendorong integritas dalam pasar keuangan :

1. otoritas nasional dan regional memperkuat kerjasama kebijakan, penyediaan informasi domestik dan lintas negara, khususnya yang dapat mengancam stabilitas pasar.
2. review terhadap aturan-aturan berusaha guna mencegah terjadinya manipulasi pasar dan kejahatan keuangan lintas batas.

4. Memperkuat kerjasama internasional :

1. pembentukan tim pengawas bagi institusi keuangan besar dan perbankan yang beroperasi lintas negara
2. regulator memperkuat manajemen krisis lintas negara

5. Reformasi institusi keuangan internasional :

1. Financial Stability Forum (FSK), yang berfokus pada penetapan standar-standar, harus memperbesar perasn negara berkembang. Sementara IMF meningkatkan fokus pengawasan
2. memperkuat kerjasama IMF dan FSF
3. peningkatan permodalan, Bank Dunia, dan lembaga lainya.
4. memperbaiki akses kredit dan aliran modal di negara berkembang dan emerging.

Menurut rencana rencana aksi tsb akan dijabarkan lebih detail pada tanggal 31 Maret 2009 yang akan datang.

Sementara itu, Bush minta negara-negara maju melanjutkan kapitalisme. Bush menyatakan mendukung praktik pasar bebas, sebaliknya Perdana Menteri Australia dan sebagian negara Eropa khususnya presiden Prancis Nicolas Sarkozy menyarankan perlunya pengawasan pemerintah yang lebih ketat terhadap pasar keuangan.

Sebagaimana yang telah kita saksikan bersama, krisis finansial yang sedang berlangsung saat ini telah menjadi bukti buat kita akan kerapuhan dari sistem ekonomi kapitalisme yang disebabkan oleh rapuhnya pilar-pilar yang menjadi penopang sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri. Adapun upaya Negara-negara yang tergabung dalam G-20 untuk menyelamatkan krisi finansial global dengan menetapkan lima langkah aksi tersebut di atas nampaknya tidak akan mampu menyelamatkan krisis yang sudah sekarat itu. Kalaupun ada perbaikan di bursa saham (rebound), hanya bersifat sementara untuk kemudian menciptakan gelombang krisis yang lebih besar lagi.

Mengapa demikian? Secara singkat kita bisa analisa satu per satu dari lima rencana aksi perbaikan tersebut:

1. Penguatan transparansi & akuntabilitas :

Perbaikan standar akuntansi yang dimaksud dalam point ini tidak merubah prinsip dasar akuntansi yang sudah salah kaprah selama ini, dimana PIUTANG dicatat sebagai asset/kekayaan. Ini adalah suatu kekeliruan yang paling mendasar. Sebagai contoh: piutang dalam bentuk surat beharga/fixed incame (obligasi, promisory notes, commercial paper, Mortgage, CDO, CDS, dsb.) dicatat sebagai asset perusahaan (trading book). Kemudian asset tsb dijadikan sebagai tolok ukur kesahatan suatu perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal hutang baru dari para investor dengan cara piutang tersebut diblender kemudian diterbitkan berbagai surat hutang baru yang dijual melalui bursa saham. Pada kenyataannya piutang-piutang tersebut belum sepenuhnya kembali. Jadi dalam sistem akuntansi kapitalisme, piutang bisa dijadikan dasar untuk menerbitkan hutang baru bagi perusahaan.

Disinilah letak kekeliruannya sekaligus bahayanya sistem akuntansi kapitalisme. Jika piutang yang dicatat sebagai asset/kekayaan tersebut mengalami kemacetan maka perusahaan itu akan mengalami krisis likuiditas dan pada akhirnya tidak mampu membayar hutangnya yang menggelembung. Bayangkan bila seluruh perusahaan menggunakan sistem akuntansi seperti ini, maka dampaknya sudah bisa ditebak, krisis global!

2. Penguatan regulasi :

Dalam sistem ekonomi pasar bebas sangat minim dengan peraturan/regulasi dalam transaksi jual beli surat berharga, karena hal tersebut hanya akan membelenggu kebebasan para pialang/spekulator dalam melakukan aksinya. Di samping itu peran IMF sebagai lembaga rente dunia tidak akan pernah berubah. Pengawasan lembaga pemeringkat seperti S&P, moody, dll akan sulit dilakukan karena hal itu sangat bertentangan dengan prinsip independensi lembaga tersebut.

Penguatan modal perbankan berdasarkan struktur kredit dan aktivitas perdagangan di bursa serta pembentukan lembaga pengelolaan credit default swap (CDS) di beberapa negara memang akan menggairahkan kembali perdagangan di bursa dan itu artinya akan semakin menggelembungkan sistem ekonomi pasar virtual/maya yang akan menjadi bom waktu di mana pada satu titik tertentu akan meletus kembali.

Praktik manajemen risiko, pengawasan dan pengelolaan konsentrasi terhadap berbagai produk keuangan di seluruh dunia: hanya sebatas pada bagaimana para pengelola keuangan melakukan tindakan memperkecil peluang risiko terhadap asset-asset berupa piutang surat-surat berharga dalam catatan pembukuan mereka (trading book maupun banking book) yang disebut hedging (proses lindung nilai). Praktik manajemen risiko seperti ini justru sangat berisiko karena akan memperparah struktur keuangan perusahaan dimana proses hedge (lindung nilai) akan menjauhkan piutang dalam bentuk surat-surat berharga dari underlying asstenya.

3. Mendorong integritas dalam pasar keuangan:

Terbentuknya integritas pasar keuangan dalam sistem pasar bebas kapitalisme di mana perdagangan bursa saham tidak mengenal lintas batas, justru menjadi sangat rentan terhadap krisis kuangan. Jika salah satu bursa saham suatu negara ada yang terjungkal, maka bursa saham di belahan dunia lainnya akan ikut terjungkal karena efek domino dari pasar yang terintegrasi tersebut.

4. Memperkuat kerjasama internasional:

Sama saja dengan point 3 di atas, kerjasama internasional dalam hal pembentukan tim pengawas bagi institusi keuangan besar dan perbankan yang beroperasi lintas negara, serta memperkuat manajemen krisis lintas negara sebenarnya sudah ada sejak lama, namun kerja sama tersebut tidak pernah memberikan jaminan apa-apa terhadap industri perbankan dan bursa saham, kecuali hanya sebagai saluran tempat untuk memperoleh pinjaman dana talangan melalui lembaga keuangan dunia. Negara tersebut kemudian harus mengembalikannya dalam waktu tertentu plus bunganya (pepatah barat: there is no such a free lunch/tidak ada makan siang yang gratis).

5. Reformasi institusi keuangan internasional:

Pada dasarnya keberadaan IMF dan Bank Dunia hanya sebagai wadah bagi negara-negara kaya di dunia untuk menancapkan pengaruhnya dengan memberikan pinjaman ke negara-negara debitur dengan imbalan pengaruh politik dan penguasaan sumber kekayaan negara debitur. Diberikannya peran negara berkembang hanya akan membuka peluang negara-negara kaya untuk mengakses sumber-sumber kekayaan negara berkembang.

Pada dasarnya, upaya negara-negara yang tergabung dalam G-20 untuk memperbaiki krisis keuangan global adalah upaya yang sia-sia saja. Dari lima rencana aksi perbaikan yang ditetapkan tidak ada satupun yang menyentuh kepada akar masalahnya di mana penyebab utama krisis keuangan global yaitu diterapkannya sistem pasar virtual/non-riil (pasar bursa, pasar berjangka pasar uang); sistem perbankan ribawi serta sistem mata uang kertas tak bernilai. Selama akar masalah ini tidak diperbaiki, jangan pernah berharap akan adanya perbaikan ekonomi.

Penyelesaian krisis finansial global dalam pandangan Islam akan membidik kepada akar masalahnya. Cara ini memang terkesan ekstrim, tapi memang hanya itu pilihannya. Secara sederhana, dengan menghapuskan sistem pasar virtual/non-riil (pasar bursa, pasar berjangka pasar uang); sistem perbankan ribawi serta sistem mata uang kertas tak bernilai, maka perbaikan ekonomi akan nampak dengan jelas. Namun memang kita sadari bahwa penghapusan tersebut akan memerlukan waktu. Persoalannya sekarang adalah kita harus memulai melangkah untuk memperbaiki yang mendasar dengan mengambil cara padandang Islam karena Islam memiliki sistem ekonomi yang khas dan aplikatif dan hanya satu-satunya cara yang dapat dipilih. Jika tidak, keterpurukan akan terus menghantui masyarakat dunia. Sementara itu, penyelesaian dengan sistem ekonomi kapitalisme, apapun pendekatannya sudah waktunya di buang jauh-jauh karena hanya akan menyengsarakan umat manusia. Wallahu’alam. (Tun Kelana Jaya)

Krisis kredit yang merebak di seisi dunia saat ini pada hakikatnya merupakan masalah yang dibuat oleh Amerika Serikat. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1776, sepanjang 230 tahun Amerika Serikat telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi industri terpadu yang memproduksi 28% output dunia. Terlepas dari badai ‘depresi besar’ yang melanda perekonomiannya, Amerika akan mampu meraup 14 triliun dolar pada akhir tahun pajak Oktober 2008. 300 juta rakyat Amerika akan meraup kekayaan jauh melampaui gabungan kekayaan lima negara pada peringkat di bawahnya, dan Amerika Serikat sendiri telah menjelma sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia sejak tahun 1872.

Ekonomi Pasca-Industri

Sebelum meletusnya Perang Dunia ke-2, sebagian besar perekonomian Amerika Serikat berbasis pada industri, dengan sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor manufaktur. Setelah perang berakhir, perekonomian Amerika Serikat mulai bergeser pada perekonomian berbasis jasa, 80% pendapatan Amerika Serikat diperoleh dari sektor jasa. Perdagangan, perakitan barang pangan dan ritel mencapai 65 % dari total sektor jasa. Dengan kata lain, perekonomian Amerika Serikat digerakkan oleh konsumsi pada sektor barang. Selama 30 tahun terakhir, Amerika Serikat sangat mengandalkan konsumsi dan kini mereka telah menjadi konsumen terbesar di dunia untuk beberapa item. AS adalah mesin utama dalam aktivitas perekonomian dunia dan tingkat konsumsinya yang besar adalah penyebab utama cepatnya pertumbuhan Cina dan India. Dengan jumlah penduduk hanya 5 % dari total populasi dunia, Amerika Serikat mengonsumsi 25 % minyak dunia dan mengimpor 9 % dari total barang yang diproduksi di luar negeri (terbesar di dunia, 32 % di antaranya ialah barang pangan).

Produksi barang dan tenaga kerja yang mendukungnya secara berkala dialihkan ke lokasi-lokasi yang murah. Cina diuntungkan oleh situasi ini. Mereka kini menjadi pabrik bagi Amerika Serikat karena 70% barang yang diproduksi di Cina masuk ke Amerika Serikat. AS sendiri kini memproduksi barang-barang strategis semacam mesin-mesin berat dan barang-barang yang tergolong menjadi kepentingan nasional serta menolak melakukan alih teknologi untuk barang semacam persenjataan, pesawat terbang, suku cadang kendaraan bermotor, komputer, dan telekomunikasi. Para konsumen Amerika Serikat kini membeli barang lebih banyak dari konsumen lain di luar negeri dibandingkan tahun-tahiun sebelumnya. Karena banyaknya, hingga Amerika Serikat kini memiliki neraca perdagangan yang tidak seimbang dengan seisi dunia. Defisit perdagangan atau jumlah impor Amerika Serikat melampaui jumlah ekspornya dengan seisi dunia, yang berada pada kisaran 763.6 milyar dolar AS pada akhir 2007.

Konsumen Amerika menjadi pusat dari perekonomian Amerika Serikat. Konsumsi mereka adalah faktor yang menggerakkan perekonomian negara. Pengeluaran mereka memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk memperluas produksi secara berkesinambungan, dan melemahnya daya beli akan berujung pada kejatuhan ekonomi Amerika Serikat. Porsi terbesar dari pengeluaran konsumen ada pada pembelian perumahan dan perolehan hipotek. Sebaliknya, perumahan meningkatkan konsumsi perabot rumah tangga, furnitur dan konstruksi rumah. Pada tahun 1940, 44% dari warga negara Amerika Serikat memiliki rumah sendiri. Pada 1960, jumlahnya mencapai 62%. Kini, hampir 70% warga memiliki rumah sendiri. Meningkatnya kepemilikan rumah menjadikan semakin banyak lagi warga yang terlilit utang. Kredit perumahan Amerika Serikat sendiri kini mencapai angka 11.4 triliun dolar AS (2006).

Ini adalah sebuah gambaran yang mencengangkan, karena berarti 20% rumah tangga AS memiliki lebih banyak utang dibanding aset. Utang tersebut merepresentasikan adanya kepercayaan tinggi pada perekonomian masa depan karena dana aktual sesungguhnya tidak tersedia. Jumlah utang tersebut mencapai tujuh kali lipat dari jumlah uang dolar yang beredar (M1 Money Supply), yang hanya mencapai angka 1,3 triliun dolar AS (2007). Para pemberi kredit berasumsi bahwa uang akan tersedia pada saatnya orang membayar utang mereka. Pentingnya konsumsi para konsumen bagi perekonomian Amerika Serikat dikemukakan oleh Richard Robbins, seorang ahli antropologi dalam bukunya, ‘Global Problem and The Culture of Capitalism’ yang mendapatkan penghargaan,

‘Hanya beberapa hari setelah al-Qaeda menabrakkan dua pesawat ke gedung WTC pada 11 September 2001, para anggota Kongres mengadakan pertemuan untuk memberikan pesan bagi publik yang terguncang. “Kita perlu memberikan kepercayaan diri pada masyarakat untuk pulih seperti sediakala serta tidak ragu untuk pergi bekerja, berbelanja, kembali ke toko-toko, menyiapkan Thanksgiving, menyiapkan Natal,” ujar salah satu anggota Kongres, melanjutkan pesan dari Sang Presiden, ‘keluarlah’, ujarnya, “dan jadilah anggota masyarakat yang aktif.” (CNN 2001). ‘Fakta bahwa para pejabat pemerintah mendorong masyarakat untuk bekerja dan berbelanja setelah salah satu peristiwa paling mengejutkan dalam sejarang merupakan kesaksian langsung akan peran signifikan konsumsi dalam kinerja efektif perekonomian kita, dan bahkan dalam seluruh lapisan masyarakat”

Menciptakan Pasar Sub-Primer

Pasar hipotek sub-primer berbeda dengan pasar primer (utama) karena mencakup seluruh masyarakat yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan hipotek dalam pasar lazim. Pemberlakuan Depository Institutions Deregulatory and Monetary Control Act (Undang-undang Kendali Deregulasi dan Moneter Lembaga Penyimpanan) pada 1980 merupakan bagian dari kendali deregulasi yang mengeliminasi berbagai pembatasan untuk meminjamkan uang. Akibatnya pinjaman mencapai level yang tak terduga sehingga menciptakan arus pasar hipotek penuh dan mencapai puncak profitabilitasnya. Mereka yang memiliki sejarah kredit macet dan pendapatan rendah berpaling dari arus hipotek pada saat pasar sedang ringan akibat pengeluaran dan pinjaman konsumen. Pasar sub-primer pun tercipta setelah titik ini, karena 25% dari total populasi Amerika Serikat berada pada kategori ini dan membentuk peluang pasar. Maka para pemberi kredit Amerika Serikat pun memberikan hipotek pada mereka yang berdaya beli rendah untuk mengeluarkan uang agar mendapat hipotek, dan mengenakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari bunga perdagangan karena meningkatnya resiko. Mereka mengemukakan bahwa hipotek tersebut aman dengan memahamkan bahwa bila pembeli tidak sanggup membayar, mereka dapat mengambil alih properti untuk kemudian menjualnya di pasar properti yang ringan. Pada awal 2007, pasar sub-primer dihargai lebih dari 1,3 triliun dolar AS.

Bank-bank tradisional tetap menjaga jarak dengan pasar yang beresiko ini dengan tetap memfokuskan diri pada pinjaman primer serta mempertanyakan beberapa praktek bisnis perusahaan sub-primer, misalnya peminjaman agresif serta praktek akunting yang mereka lakukan. Antara tahun 1994 hingga 1997, jumlah pemberi pinjaman sub-primer meningkat tiga kali lipat, dari 70 menjadi 210. karena institusi-institusi ini umumnya bukan berbentuk bank, mereka tidak memiliki penyimpanan untuk deposit konsumen, dan untuk memperluas usahanya mereka berpaling ke bursa saham untuk mendapatkan pembiayaan. Perusahaan-perusahaan semacam Money Store, AMRESCO Inc, Dallas, dan Aames Financial Corporation, memperoleh modal dari pelepasan sebagian saham mereka di pasar modal. Pemberi pinjaman yang relatif baru semacam Long Beach Financial Corporation; New Century Financial Corporation yang berbasis di Irvine, California, Delta Funding Corporation; dan Cityscape Financial melepas 100% sahamnya ke publik. Pada akhir 1997, 10 perusahaan pemberi pinjaman tercatat memberikan 38% dari total pinjaman sub-primer.

Jatuhnya Komunisme di Rusia dan manajemen permodalan jangka panjang pada 1997 menghasilkan sejumlah penyitaan sehingga mematikan enam dari sepuluh pemberi pinjaman sub-primer. Fenomena ini menyisakan sejumlah penarikan pada industri sub-primer sehingga menghasilkan serangkaian akuisisi oleh bank-bank komersial, misalnya akuisisi Long Beach Financial Corporation oleh Washington Mutual. Associates First Capital, pemberi pinjaman pemula terbesar ketiga saat itu, kemudian dibeli oleh Citigroup Inc. pada 2001, Chase Manhattan Mortgage Corporation mengambil alih Advanta Mortgage Corporation, pemberi pinjaman sub-primer terbesar ke 16, dengan harga 1 miliar dolar AS. Pada tahun 2003, HSBC Finance Corporation mengambil alih kelompok usaha sub-primer Household Finance, sehingga meningkatkan peringkat perusahaan tersebut dalam daftar pemberi pinjaman sub-primer karena akuisisi oleh HSBC. Para pialang hipotek tidak meminjamkan uang mereka sendiri. Tidak ada korelasi antara performa pinjaman dengan kompensasi. Maka ada insentif keuangan yang besar untuk penjualan, tingkat hipotek yang dapat disesuaikan untuk sejumlah perusahaan, karena penjualan menghasilkan komisi yang lebih tinggi. Pada Maret 2004, para pialang hipotek menghasilkan 65% dari total pinjaman perumahan, dengan jumlah pinjaman sub-primer tercatat sebesar 43% dari total perdagangan pinjaman.

Sekuritisasi

Para pemberi pinjaman sub-primer kemudian menemukan cara lain untuk menghasilkan uang dalam sektor yang sebelumnya telah dikenal beresiko tinggi. Para pemberi pinjaman ingin memastikan bahwa mereka tidak akan kehilangan kemungkinan pendapatan keuangan dengan menciptakan kesempatan di pasar sub-primer dan mengembangkan sejumlah produk yang kompleks; ini dicapai dengan menjadikan nilai pasar hipotek sub-primer dan sejumlah pinjaman perumahan sebagai komoditas –sebagaimana halnya sebagian besar barang di dunia nyata- dan menjualnya ke institusi lain. Utang dijual kepada pihak ketiga, yang kemudian akan menerima pembayaran pinjaman dan mendanai sektor ini. Jadi, utang dapat dijadikan komoditas dagangan layaknya sebuah mobil. Maka kemampuan untuk mengamankan utang menciptakan jalan yang penuh resiko ini menjadi permainan, terbagi-bagi, dan tersebar, sehingga memungkinkan lebih banyak utang terjual. Sejak 1994, tingkat sekuritas pinjaman sub-primer meningkat dari angka 32% menjadi 77% dari total pinjaman sub-primer. Proses ini sangat efektif dalam meningkatkan jumlah lembaga keuangan yang bergerak di pasar hipotek sub-primer. Ini dapat terjadi sebagai akibat sekuritisasi terhadap pinjaman sub-primer.

Banyak institusi, termasuk di antaranya bank-bank investasi Wall Street yang senantiasa mengikuti arus, menjadi pemilik CDO’s (Collateralised Debt Obligations/Obligasi Utang Terjamin). Situasi perusahaan ini merupakan ikatan yang terbentuk melalui sebuah proses dekonstruksi dan perencanaan kembali sekuritas yang didukung aset. Ini dilaksanakan dengan menyediakan akses bagi investor pada penerimaan pembayaran, yang dilakukan pembayar pinjaman untuk memperoleh akses pada CDO sebagaimana halnya dana manajemen. Jadi bank-bank investasi Wall Street berinvestasi pada arus masuk aset, bukan investasi langsung pada aset yang tersedia.

Banyak pula institusi yang menjadi pemilik MBS (Mortgage-Backed Securities/Sekuritas Berbasis Hipotek) yang tercipta di luar penataan ulang pinjaman sub-primer. Secara sederhana, ini berarti saat di mana sebuah bank menjual seperangkat piutang sebagai satu produk. Maka, sebagai imbalannya, pemilik baru dari obligasi utang menerima pembayaran piutang secara regular. Pada kebanyakan kasus, utang merupakan bagian dari sekumpulan utang berbasis hipotek yang terkumpul dalam wujud asli aset atau surat tanggungan utang. Masing-masingnya memiliki perbedaan skala resiko sendiri. Para pemilik MBS sebenarnya tidak mengetahui sumber pembayaran yang akan masuk dari mana atau bahkan dari sektor apa mereka akan menerima pemasukan. Saat ini, pasar MBS mencapai angka 6 triliun dolar AS, melebihi APBN Amerika Serikat sendiri. Perbedaan antara CDO dan MBS adalah bahwa pada MBS, properti ditempatkan sebagai jaminan. Dalam keadaan penurunan pasar perumahan, MBS tidak hanya menjadi penyedia sub-primer yang akan kehilangan propertinya, namun kini semua yang membeli produk jaminan juga akan merasakan akibatnya.

Suku Bunga Kredit

Tingkat bunga kredit pada umumnya menunjukkan jumlah resiko yang menjadi tanggungannya, tugas yang dijalankan oleh agen penentu suku bunga kredit sebagai pelaksana verifikasi keseimbangan kredit yang independen. Sorotan semakin tertuju pada dunia industri saat kebangkrutan Enron –perusahaan yang dibangun di atas sekuritisasi di tahun 2001- seperti halnya badan-badan penentu suku bunga saat kebangkrutan finansial Asia pada krisis finansial Asia di tahun 1997. Charlie McCreevy, komisioner pasar internal Uni Eropa berkomentar, “Apa persamaan umum antara Enron, Parmalat, pembuat kendaraan-kendaraan khusus, pipa, dan sejenisnya? Mereka memiliki neraca yang tak seimbang di mana resiko, secara teoritis, senantiasa dipelihara: tooraloo, adiós.”

Pinjaman perumahan Amerika Serikat telah terkumpul dan terbungkus dalam wujud perdagangan sekuritas oleh bank-bank Wall Street, sebelum dijual kepada lembaga-lembaga keuangan di seluruh dunia. Karena utang ini diperjual-belikan, sekuritas-sekuritas berbasis hipotek tersebut dinilai berdasarkan bunga yang dikenakan kepada mereka oleh lembaga penentu suku bunga. Lembaga-lembaga kredit (yang didominasi oleh Moody’s, Standard & Poor’s dan Fitch) mengelompokan resiko dari penataan ulang sekuritas-sekuritas berdasarkan pembukaan mereka pada pasar-pasar yang beresiko. CDO diklasifikasikan ke dalam berbagai tranche, di mana tranche tertinggi dipandang memiliki resiko paling kecil, dan seringkali diberi rating AAA –rating yang sama dengan surat obligasi. Ini disebabkan karena dalam kondisi kegagalan pembayaran, kerugian pertama akan diderita oleh tranche yang rendah, bukan yang tinggi. Model dan simulasi matematis yang digunakan bank sebagai sandaran tidak memprediksi akan adanya skenario di mana kegagalan pembayaran akan membengkak jumlahnya, sehingga mereka yang berada pada posisi top tranche AAA akan terpengaruh.

Kebangkrutan Pasar Sub-Primer

Karena laju inflasi pada sektor perumahan semakin meningkat sebagai akibat nafsu membeli rumah orang Amerika yang tinggi, sektor sub-primer terus berlanjut. Bank-bank komersial mulai memasuki apa yang mereka namakan pasar ringan yang hanya sekedar mampu meningkat, banyak warga Amerika yang mendanai ulang pembelian rumah mereka dengan mengambil hipotek kedua yang bertentangan dengan pertambahan nilai untuk menggunakan dana bagi pengeluaran konsumtif. Tanda-tanda pertama terjadinya masalah penggelembungan perumahan Amerika Serikat terjadi pada 2 April 2007 saat New Century Inc. –pemberi pinjaman hipotek sub-primer terbesar di AS- dinyatakan bangkrut akibat meningkatnya kegagalan pembayaran dari para peminjam. Pada bulan sebelumnya, 25 pemberi pinjaman sub-primer dinyatakan bangkrut, mengumumkan kerugian dalam jumlah besar, sementara sebagian lainnya menyatakan penjualan perusahaannya secara terbuka. Inilah awal dari akan berakhirnya masalah.

Krisis lalu merebak ke tengah para pemilik jaminan utang yang kemudian berada dalam posisi di mana jaminan penerimaan dari pembayaran utang yang telah mereka beli mengalami kegagalan pembayaran. Dengan memiliki sejumlah produk kompleks, elemen-elemen yang menjadi konstituen produk macam itu memfokuskan diri pada penjualan investasi mereka untuk menyeimbangkan neraca akibat kerugian yang mereka derita dari pembiayaan sektor sub-primer, atau lebih dikenal dengan istilah ‘covering position’. Penjualan ronde kedua untuk menggalang dana dan memenuhi margin perdagangan yang diperlukan ini adalah penyebab kolapsnya harga saham di seluruh dunia pada Agustus 2007, seiring dengan terjerumusnya pasar ke dalam suatu lingkaran kerugian sehingga menciptakan penjualan saham besar-besaran untuk menghindari kerugian. Jenis perilaku pasar macam ini adalah tipikal guncangan pasar kapitalis dan merupakan penyebab menurunnya harga saham di seluruh dunia. Banyaknya investor, yang diketahui terlibat dalam lingkaran kejatuhan harga, tidak hanya menjual produk sub-primer dan produk lain yang berhubungan dengannya semakin memperburuk keadaan; mereka menjual segala sesuatu yang dapat dijual secara gila-gilaan. Inilah yang menyebabkan jatuhnya harga saham di seluruh dunia, bukan hanya pada sektor yang terkait langsung dengan hipotek sub-primer.

Lembaga-lembaga internasional yang mengucurkan dananya pada sektor perumahan Amerika Serikat bahwa sesungguhnya mereka tidak akan menerima pemasukan uang dari uang yang mereka pinjamkan pada investor, karena pemegang hipotek sub-primer individual mengalami kegagalan membayar secara massal untuk membayar pinjaman sektor ini. Sebagai akibatnya, mereka yang memiliki posisi dalam sektor perumahan tidak mampu melakukan pembayaran kepada lembaga-lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada mereka. Karena alasan inilah maka bank sentral di seluruh dunia melakukan intervensi terhadap ekonomi global dengan cara yang tidak terduga dengan menggelontorkan sejumlah besar uang agar lembaga-lembaga keuangan dan perbankan tidak mengalami kebangkrutan. The European Central Bank (Bank Sentral Eropa), America’s Federal Reserve (Bank Sentral Amerika), serta bank-bank sentral Jepang dan Australia menyuntikkan dana senilai 300 miliar dolar AS ke dalam sistem perbankan dalam waktu 48 jam untuk menghindari merebaknya krisis keuangan. Mereka melakukan penetrasi saat beberapa bank semacam Sentinel, perusahaan investasi perumahan besar di Amerika, menghentikan penarikan dana yang dilakukan para investor, dihantui oleh kerugian langsung yang tak terbayangkan sebelumnya dari buruknya sistem pinjaman dalam pasar hipotek Amerika. Beberapa lembaga lain mengikuti dengan menunda kucuran dana untuk pinjaman normal. Intervensi bank-bank sentral dunia untuk menghindari krisis menyebabkan kerugian hingga 800 miliar dolar AS hanya dalam rentang 4 hari.

Krisis Kredit

Bank-bank di seluruh dunia mendanai mayoritas peminjaman yang mereka lakukan dengan meminjam dari bank lainnya melalui peningkatan uang pada pasar finansial. Pinjam-meminjam antar bank dilakukan pada basis per hari untuk menyeimbangkan neraca mereka. Sebagai realisasinya diawali oleh eksisnya sekuritas pendukung hipotek sub-primer pada seluruh sektor perbankan dalam portofolio bank-bank dan menghimpun dana dari seluruh dunia, mulai BNP Paribas hingga Bank of China. Banyak pemberi pinjaman yang menghentikan tawaran pinjaman, beberapa di antaranya menawarkan pinjaman dengan tingkat bunga tinggi, dan bank-bank pada umumnya mulai menghentikan pinjaman kepada bank lainnya untuk mengamankan neraca masing-masing. Saat tidak ada bank yang menyadari seberapa besar masing-masing bank terjerumus ke dalam krisis sub-primer, banyak di antara mereka yang menolak memberikan pinjaman kepada bank lain. Ini menyebabkan terciptanya krisis kredit di mana bank-bank yang menyandarkan sebagian pinjaman mereka melalui peminjaman kepada bank lainnya menyadari bahwa kredit bagi mereka mulai mengering.

Indikasi pertama bahwa krisis perumahan ini tidak hanya akan mempengaruhi Amerika Serikat dan berimbas kepada perekonomian global adalah kolapsnya Northern Rock Inggris. Northern Rock adalah pemberi hipotek terbesar kelima di Inggris dan mendanai pinjaman yang diberikannya dengan meminjam 80% dari pasar finansial. Karena pasar kredit membeku, Northern Rock meminta fasilitas dukungan tunai dari Bank of England, sebagai pemberi pinjaman pada urutan terakhir di Inggris karena meningkatnya pembiayaan di pasar finansial. Ini memicu penarikan dana besar-besaran karena para pemilik rekening kehilangan kepercayaan terhadap bank sehingga terciptalah antrean-antrean di seluruh negara sebagai wujud kepanikan para pemilik rekening. Pemerintah Inggris kemudian mengambil kebijakan kontroversial dengan menasionalisasi Northern Rock karena kejatuhannya tak ayal akan menyebar ke bank-bank lainnya karena para pemilik rekening yang panik ingin sesegera mungkin menarik uangnya –dengan begitu, seluruh sektor perbankan akan kolaps.

Skenario yang sama muncul pada Maret 2008 dengan melibatkan Bear Stearns, salah satu bank investasi terbesar di dunia yang terpaksa membatalkan tiga pendanaan investasi di pasar sub-primer. Masalah-masalah Bear Stearns semakin tereskalasi saat berbagai rumor tentang krisis likuiditas perusahaan tersebut merebak, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Karena sektor perumahan telah menjadi mesin penggerak ekonomi Amerika Serikat selama satu dekade terakhir, kejatuhannya akan menghasilkan reaksi dahsyat pada seluruh perekonomian global karena banyak bank-bank bertaraf dunia yang menempatkan uangnya pada sekuritisasi kompleks dalam pasar sub-primer. Dengan kondisi perekonomian AS digolongkan berada dalam resesi, dunia akan menerima dampaknya karena perekonomian AS mengendalikan perekonomian dunia akibat tingkat konsumsinya yang tinggi. (Adnan Khan aktivis Hizbut Tahrir Inggris; Kapitalisme di Ujung Tanduk, PTI Press)

Federal Reserve Statistical Release 2006

i.e. Those With a Credit Score (FICO) Less Than 620

David Gow, Oct 3, ‘If You Try to Control Everything it Would Probably Kill Capitalism,’ Guardian,

http://business.guardian.co.uk/story/0,,2182836,00.html

Penduduk dunia semakin banyak yang tidak sejahtera dengan semakin bertambahnya jumlah orang miskin. Diperburuk kondisi dunia menghadapi tantangan global. Pada penghujung 2007, terdapat 11,4 juta pengungsi, dan jumlah itu bertambah.

Menurut pejabat tinggi pengungsi PBB, Selasa (7/10), “Tantangan itu berasal mulai dari perubahan iklim dan kesenjangan ekonomi hingga peningkatan persaingan dalam bidang sumber daya,” kata Antonio Guterres, Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengunsi (UNHCR).

Situasi tersebut bertambah rumit oleh guncangan pasar keuangan di seluruh dunia, bertambah-buruknya kondisi ekonomi global dan gangguan pembangunan di kancah politik, kata Guterres pada suatu pertemuan di Jenewa.

Menurut pejabat itu, perubahan iklim, kemiskinan parah dan konflik makin berkaitan erat. Akibatnya ialah pengungsian paksa meningkat, yang disertai oleh tuntutannya pada badan pengunsi PBB tersebut.

Pada penghujung 2007, terdapat 11,4 juta pengungsi, dan jumlah itu bertambah.

Jumlah orang yang menjadi pengunsi di dalam negerinya –mereka yang, tak seperti pengungsi, tidak menyeberangi perbatasan tapi kehilangan tempat tinggal dan tetap berada di dalam perbatasan negeri mereka sendiri– juga bertambah.

Dari sebanyak 26 juta orang yang menjadi pengungsi di dalam negeri mereka akibat konflik bersenjata, UNHCR sekarang menghadapi sebanyak 14 juta orang di 28 negara –lebih dua kali lipat jumlah orang yang harus ditanganinya pada 2005.

Guterres mengatakan UNHCR harus menerima dana yang memadai jika lembaga tersebut ingin dapat melaksanakan mandat perlindungannya.

Usul anggaran tahunan UNHCR yang telah diubah untuk 2009 ialah 1,275 miliar dolar AS, dengan proyeksi tambahan 535 juta dolar AS bagi program tambahan.

“Meskipun kami berbuat semaksimal mungkin untuk memperkecil biaya, anggaran kami tak memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan global penerima bantuan kami,” kata Guterres.

“Dengan tingginya harga makanan dan energi, kesejahteraan mereka sangat terancam. Pada saat yang sama, kami diminta untuk berbuat lebih banyak lagi guna menanggapi tuntutan yang kian besar,” katanya. [ant/xinhua/www.hidayatullah.com; Wednesday, 08 October 2008 01:47 ]

Kecerdasan majemuk diperkenalkan oleh Prof. Howard Gardner, yaitu seorang psikolog dan profesor utama di Cognition and Education, Harvard Graduate School of Education dan juga profesor di bidang Neurologi, Boston University School of Medicine.

Konsep ini memiliki esensi bahwa setiap orang adalah unik, setiap orang perlu menyadari dan mengembangkan ragam kecerdasan manusia dan kombinasi-kombinasinya. Setiap siswa berbeda karena mempunyai kombinasi kecerdasan yang berlainan. Kecerdasan-kecerdasan tersebut adalah :

1. Kecerdasan Verbal – Linguistik

2. Kecerdasan Matematis – Logis

3. Kecerdasan Visual – Spasial

4. Kecerdasan Kinestetis – Jasmani

5. Kecerdasan Musikal

6. Kecerdasan Interpersonal

7. Kecerdasan Intrapersonal

8. Kecerdasan Naturalis

I. PRINSIP-PRINSIP UTAMA DALAM KECERDASAN MAJEMUK

a. Setiap orang memiliki delapan kecerdasan

Setiap orang memiliki kapasitas dalam delapan kecerdasan yang berfungsi bersamaan dengan cara yang berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang mempunyai tingkatan sangat tinggi pada semua kecerdasan, ada yang cenderung rendah pada semua tingkatan. Umumnya berada di kedua kutub ekstrim ini, yaitu : sangat berkembang dalam sejumlah kecerdasan, cukup berkembang dalam kecerdasan tertentu, relatif agak terbelakang dalam kecerdasan lain.

b. Pada umumnya orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai tingkat penguasaan memadai

c. Kecerdasan umumnya bekerja bersamaan (simultan) dengan cara yang kompleks

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada kecerdasan yang berdiri sendiri. Kecerdasan selalu berinteraksi satu sama lain.

d. Ada banyak cara untuk cerdas dalam setiap kategori

Kecerdasan majemuk menekankan keanekaragaman cara manusia menunjukkan bakatnya, baik dalam kecerdasan tertentu maupun antar kecerdasan.

II. BEBERAPA FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN KECERDASAN

a. Faktor Biologis

Faktor keturunan atau genetis, luka atau cedera otak sebelum, selama dan sesudah kelahiran.

b. Sejarah Hidup Pribadi

Pengalaman dengan orang tua, guru, teman sebaya, kawan-kawan dan orang lain, baik yang membangkitkan maupun yang menghambat pengembangan kecerdasan.

c. Latar Belakang Kultural dan Historis

Waktu dan tempat dilahirkan dan dibesarkan serta sifat dan kondisi perkembangan historis atau kultural di tempat-tempat lain.

III. SYARAT POKOK YANG HARUS DIPENUHI SETIAP KATEGORI KECERDASAN

a. Ada wilayah primer dalam sistem neorologis yang bekerja dominan untuk satu aspek kecerdasan. Contoh : Verbal – Linguistik di bagian lobus temporal kiri dan depan, Musikal di lobus temporal kanan.

b. Ada komponen inti dari kompetensi atau kecerdasan ini. Contoh : Kinestetis kompetensinya mampu mengontrol gerak tubuh dan mahir mengelola objek, Interpersonal mampu mencerna dan merespon suasana hati dan motivasi lawan bicara.

c. Ada sistem simbol yang khas. Contoh : Verbal – Linguistik menggunakan simbol fonetis, Matematis – Logis menggunakan bahasa komputer, Musikal menggunakan notasi musik, Naturalis menggunakan sistem klasifikasi spesies, dsb.

d. Ada kegiatan budaya tertentu yang merepresentasikan kecerdasan ini. Contoh : budaya bicara dan sastra untuk Verbal – Linguistik, penentuan ilmiah untuk Matematis – Logis.

e. Ada peta perkembangan yang khas dari setiap kecerdasan. Contoh : Musikal bisa berkembang sejak dini dan cenderung menetap sampai tua, Matematis – Logis memuncak pada masa remaja, dsb.

f. Bukti – bukti kondisi akhir terbaik. Contoh : Verbal – Linguistik seorang orator atau sastrawan, Kinestetis seorang atlit legendaris, Naturalis seorang peneliti alam atau ahli biologi, dsb.

g. Ada bukti asal-usul revolusioner. Contoh : Matematis – Logis dengan bukti sistem angka dan kalender, Interpersonal dengan hidup berkelompok karena kebutuhan berburu, Visual – Spasial dengan gambar di gua–gua.

h. Kemampuan spesies lain. Contoh : Matematis – Logis seperti lebah menghitung jarak dengan tarian spasial atau teritorial sejumlah spesies.

i. Faktor historis terhadap keadaan dunia saat ini. Contoh : Kecerdasan Interpersonal dibutuhkan untuk usaha jasa, Kecerdasan Verbal – Linguistik mencirikan bahwa komunikasi lisan dan tulisan penting untuk berbagai bidang kehidupan.

KECERDASAN VERBAL – LINGUISTIK

KECERDASAN MATEMATIS – LOGIS

KECERDASAN VISUAL – SPASIAL

KECERDASAN MUSIKAL

KECERDASAN FISIK ATAU KINESTETIS

KECERDASAN INTERPERSONAL ATAU SOSIAL

KECERDASAN INTRAPERSONAL ATAU INTUITIF

KECERDASAN NATURALIS

LEMBAR KUESIONER KECERDASAN VERBAL – LINGUISTIK

LEMBAR KUESIONER KECERDASAN LOGIS – MATEMATIS

LEMBAR KUESIONER KECERDASAN SPASIAL – VISUAL

LEMBAR KUESIONER KECERDASAN KINESTETIS

LEMBAR KUESIONER KECERDASAN MUSIKAL

LEMBAR KUESIONER KECERDASAN INTERPERSONAL

LEMBAR KUESIONER KECERDASAN INTRAPERSONAL

LEMBAR KUESIONER KECERDASAN NATURALIS

MATRIK PROFIL KECERDASAN MAJEMUK SAYA

Pengelolaan Anggaran Daerah yang transparan bagi publik merupakan harapan kita besama

I. Pendahuluan

Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan “Otonomi Daerah”. Hal tersebut ditandai dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Pelimpahan kewenangan tersebut mempunyai pengaruh terhadap cara-cara mempertanggungjawaban keuangan pusat, dan khususnya daerah.

Manajemen keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintahan didaerah karena merupakan konsekwensi logis dari perspektif manajemen perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini adalah meningkatnya penekanan proses akuntabilitas publik atau bentuk pertanggungjawaban horisontal, khususnya bagi aparat pemerintahanan di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban vertical kepada pemerintahan atasan dalam segala aspek pemerintahan, termasuk aspek penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002.

Keberhasilan perubahan ini, pada saatnya tergantung pada efektivitas, transparansi, dan manajemen yang efektif juga kemampuan sumber daya publik darimanapun asal mereka. Seberapa baik proses yang mendasari ini dikelola di tingkat distrik dan propinsi yang karenanya bertambah minat dari pemerintah pusat maupun komunitas donor.

Diantara pertanyaan mendasar yang perlu diperhatikan adalah : seberapa transparan pemerintah daerah dalam menggunakan kewenangan yang baru mereka peroleh itu dan seberapa terlindungi proses tersebut dari jangkauan dan kolusi para elit daerah? Bagaimanakah mereka akan meningkatkan pendapatan publik daerah – secara lebih adil dan dengan lebih terprediksi ataukah melalui pajak dan pungutan yang lebih agresif dan lebih membebani? Seberapa efektif dan efisienkah sumber daya publik dipergunakan dan dipertanggungjawabkan, dan dengan integritas dan pengawasan yang seperti apa dari para stakeholder/pihak yang berkepentingan? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini dan sejumlah pertanyaan lainnya pastinya akan bervariasi antar pemerintah daerah, namun variasi inilah yang dibutuhkan oleh kita untuk mendiagnosa, menilai, dan memahami.

Roby Arya Brata dalam artikelnya mengutip apa yang dikemukakan Sondang F. Siagian (1995) menggambarkan bahwa dalam praktik manajemen keuangan daerah yang masih berlangsung sekarang ini, ada kecenderungan dari oknum pejabat untuk menghabiskan sisa anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan (proyek), yang dikelolanya. Pejabat tersebut termotivasi oleh insentif untuk menghabiskan sisa anggaran karena kalau sisa anggaran tersebut tidak dihabiskan maka jumlah anggaran yang disetujui Departemen Keuangan untuk tahun berikutnya, baik yang diusulkan dalam Daftar Usulan Kegiatan (DUK) maupun Daftar Usulan Proyek (DUP), akan lebih kecil dari jumlah anggaran tahun sebelumnya. Akibatnya, oknum pejabat tersebut merekayasa kegiatan untuk menghabiskan sisa anggaran dan membuat laporan keuangan “yang seolah-olah benar” untuk menjustifikasi kegiatan tersebut.. Kelemahan lain dari manajemen keuangan daerah selama ini adalah adanya nonbujeter, yaitu dana di luar APBD yang berasal dari pendapatan bukan pajak. Adanya pengalokasian dana yang bersifat nonbujeter yang penggunaannya tidak transparan dan lemah mekanisme akuntabilitas publiknya jelas bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

Jadi, jelas sistem manajemen keuangan daerah yang dipraktikkan pemerintah selama ini kurang memenuhi prinsip good governance dalam manajemen keuangan daerah. Sistem manajemen keuangan demikian melemahkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran, memancing praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) karena kurang transparan, dan mendorong pejabat untuk menggunakan keuangan dan sumber daya negara secara tidak bertanggung jawab karena lemahnya mekanisme akuntablitas publik dalam manajemen keuangan daerah.

II. Pembahasan

2.1 Pengertian Dasar

Manajemen keuangan daerah merupakan bagian dari Manajemen Pemerintahan Daerah selain Manajemen Kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik, atau kita sebut dengan Manajemen Pelayanan Publik dan Manajemen Administrasi Pembangunan Daerah.

Pengertian Manajemen keuangan daerah menurut Bahrullah Akbar (2002) adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan tepat waktu.

Manajemen Pelayanan Publik yang dimaksud adalah pencerminan pemberian kewenangan wajib atas otonomi daerah dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari antara lain: Pemerintahan Umum, Pertanian; Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Energi; Kehutanan dan Perkebunan; Perindustrian dan Perdagangan; Perkoperasian; Penanaman Modal; Ketenagakerjaan; Kesehatan; Pendidikan dan Kebudayaan; Sosial; Penataruangan; Pemukiman; Pekerjaan Umum; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Kependudukan; Olahraga; Keparawisataan; dan Pertanahan. Hal ini, biasanya tercermin dengan adanya dinas-dinas daerah dan struktur organisasi Pemda yang berkaitan dengan luas dan ruang lingkup tugas tersebut.

Pengertian keuangan daerah menurut Bahrullah Akbar (2002) adalah “ Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD).”

Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu; suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi (Bahrullah Akbar, 2002):

1. Adanya dimensi hak dan kewajiban;

2. Adanya dimensi tujuan dan perencanaan;

3. Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik; dan

4. Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi).

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan) dan dana Desentralisasi. Dana dekonsentrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Tujuan keuangan daerah menurut Nick Devas, et.al, (1989):

1. Akuntabilitas (Accountability)

Pemda harus mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan dan sah. Lembaga atau orang yang dimaksud antara lain, adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya (LSM);

2. Memenuhi kewajiban Keuangan

Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;

3. Kejujuran

Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai profesional dan jujur, sehingga mengurangi kesempatan untuk berbuat curang.

4. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency) kegiatan daerah

Tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendahrendahnya dengan hasil yang maksimal.

5. Pengendalian

Manajer keuangan daerah, DPRD dan aparat fungsional pemeriksaan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai. Harus selalu memantau melalui akses informasi mengenai pertanggungjawaban keuangan.

2.2 Fungsi Manajemen Keuangan Daerah

Fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan utama, yaitu: adanya proses perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya tahapan pengendalian/ pengawasan. Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang dapat terdiri dari tugas (Bahrullah Akbar, 2002) :

1) Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah;

2) Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3) Tolok ukur kinerja dan Standarisasi;

4) Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi;

5) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah; dan

6) Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Angka 1 dan 2 merupakan bagian dari fungsi perencanaan dimana melekat pengertian adanya partisipasi publik; Angka 3 dan 4 merupakan fungsi pelaksanaan dan Angka 5 dan 6 merupakan fungsi pengendalian dan pengawasan. Keseluruhannya akan bermuara pada terciptanya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dalam arti sempit manajemen keuangan daerah merupakan tugas kebendaharawanan, dari peran kas daerah atau bendahara umum daerah sampai dengan peran bendaharawan proyek, bendaharawan penerima, bendaharawan barang. Secara garis besarnya, ada dua hal tugas pokok atau bidang yang harus disadari bagi seorang manajer keuangan daerah, yaitu: pekerjaan penganggaran dan pekerjaan akuntansi, dimana dalam pelaksanaan keduanya berinteraksi dan saling melengkapi terutama dalam r a n g k a pengendalian dan pengawasan manajemen (BidangAuditing). Secara aplikatif dua tugas pokok tersebut terekam dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2000 tentang “Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD”.

2.3. Reformasi Manajemen Keuangan Daerah

Secara garis besar, manajemen (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran.

Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Berbeda dengan UU No. 5 tahun 1974, proses penyusunan, mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah menurut UU No. 22 tahun 1999 adalah tidak diperlukannya lagi pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk APBD Propinsi dan pengesahan Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota, melainkan cukup pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda).

Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari traditional budget ke performance budget.

Traditional budget merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: (a) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan (b) struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item. Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah: (c) cenderung sentralistis; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan; dan (f) menggunakan prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran.

Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.

Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain (Mardiasmo, 2002):

a. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.

b. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.

c. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.

d. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen.

e. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.

f. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi).

g. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack.

h. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan ’manipulasi anggaran.’

i. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.

Beberapa kelemahan anggaran tradisional di atas sebenarnya lebih banyak merupakan kelemahan pelaksanaan anggaran, bukan bentuk anggaran tradisional.

Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan manajemen anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientsi pada kepentingan publik. Merupakan kebutuhan masyarakat daerah untuk menyelenggarakan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab dan otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau kewenangan masyarakat daerah untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Aspek atau peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat belaka melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

2.4. Perbedaan Anggaran Tradisional dengan Anggaran NPM

Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah (Mardiasmo, 2002) :

(a) Anggaran tradisional atau anggaran konvensional; dan

(b) Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management.

Tabel 1

Perbandingan Anggaran Tradisional vs Anggaran Dengan Pendekatan NPM

Sumber : Mardiasmo (2002)

Traditional budget didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat line-item dan incrementalism, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru. Hal ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. Dengan basis seperti ini, APBD masih terlalu berat menahan arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan. Hal tersebut menunjukkan terlalu dominannya peranan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Besarnya dominasi ini seringkali mematikan inisiatif dan prakarsa Pemerintah Daerah, sehingga memunculkan fenomena pemenuhan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Financial Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja (performance budgeting), Zero Based Budgeting (ZBB), dan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS).

Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karak-teristik umum sebagai berikut (Mardiasmo, 2002):

1. Komprehensif/komparatif

2. Terintegrasi dan lintas departemen

3. Proses pengambilan keputusan yang rasional

4. Berjangka panjang

5. Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas

6. Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)

7. Berorientasi input, output, dan outcome (value for money), bukan sekedar input.

8. Adanya pengawasan kinerja.

Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi (Mardiasmo, 2002):

· Akuntabilitas;

· Value for Money;

· Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity);

· Transparansi; dan

· Pengendalian.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

Value for Money

Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep value for money.

Kejujuran dalam Manajemen Keuangan Publik (Probity)

Manajemen keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi manajemen keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pengendalian

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan.

Prinsip-prinsip yang mendasari manajemen keuangan daerah tersebut harus senantiasa dipegang teguh dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan, karena pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu (Mardiasmo, 2002):

1. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu:

Mengetahui kebijakan pemerintah.

Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah.

Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu.

2. Hak untuk diberi informasi (right to be informed) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.

3. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to).

Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2002):

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS-Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
8. Standar dan sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan, peran akuntan independen dalam pemeriksaan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudahkan mendapatkan informasi.

Secara lebih spesifik, paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
2. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work better and cost less).
3. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
4. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
5. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
6. Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money.

3. Kesimpulan

Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam menghadapi era global adalah dengan mengembangkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan demikian, diharapkan mekanisme perumusan kebijakan yang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat daerah dapat dibangun, sehingga keberadaan otonomi daerah akan lebih bermakna dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah harus dapat mendayagunakan potensi sumber daya daerah secara optimal.

Dengan semakin berkurangnya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, Daerah dituntut melaksanakan reformasi manajemen keuangan daerah, sehingga akan memacu terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, yang dapat memperkokoh basis perekonomian daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyongsong era perekonomian global.

Daftar pustaka

Armida S. Alisjahbana (1999) Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan UU nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, makalah pada Seminar Nasional “Identifikasi Problematika Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 9 Agustus, Bandung.

Bahrullah Akbar (2002) Fungsi Manajemen Keuangan, Boklet Publikasi BPK, No.87 Bulan Oktober, Jakarta, BPK.

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Bank Dunia (2005) Indonesia Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah Suatu Kerangka Kerja Pengukuran makalah pada Workshop A Measurenment Framework Public Financial Management, 28-29 Agustus, Bali

Mardiasmo (2002) Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah, makalah pada Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Krisis Moneter Indonesia, 7 Mei , Jakarta.

Roby Arya Brata (2002) Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah, Pikiran Rakyat, 14 Agustus